337 Juta Data Penduduk Indonesia Diduga Bocor Dijual Jaringan Hacker Online

337 Juta Data Penduduk Indonesia Diduga Bocor Dijual Jaringan Hacker Online

Ilustrasi dugaan kebocoran data kependudukan warga negara Indonesia yang dijual di situs online.--

MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID - Pertengahan tahun 2023, publik kembali dihebohkan dengan dugaan kebocoran 337 juta data di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yang kemudian diperjualbelikan di forum online hacker BreachForums.

Data yang bocor tersebut meliputi nama, nomor induk kependudukan, nomor Kartu Keluarga (KK), tanggal lahir, alamat, hingga nama orang tua.

Dugaan kebocoran ini tentunya kembali menghebohkan masyarakat Indonesia.

BACA JUGA:Semangat Luar Biasa Para Perempuan Inspirator dalam Mencegah Stunting

Pasalnya, pada tahun 2022 lalu, Indonesia pernah digegerkan dengan 7 kasus kebocoran data yang berasal dari berbagai perusahaan besar, lembaga, hingga instansi pemerintahan.

Ditjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi menyatakan, terdapat ketidaksesuaian antara format data yang tersebar dengan database kependudukan di Ditjen Dikdukcapil.

"Yang bisa kami informasikan adalah bahwa data yang ada di BreachForums dilihat dari format elemen datanya tidak sama dengan yang terdapat di database kependudukan yang ada di Direktorat Jendral (Ditjen)Dukcapil saat ini," ujar Teguh dalam siaran persnya, Senin, 17 Juli 2023.

Meski begitu, pihaknya akan terus melakukan berbagai langkah lanjutan terkait kasus tersebut.

"Kami Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama dengan BSSN dan Kemenkominfo serta stakeholder terkait telah melakukan dua agenda yakni audit investigasi dan mitigasi preventif sejak Minggu, 16 Juli kemarin," kata Teguh.

BACA JUGA:Kepala BKKBN : Rumah Beratap Asbes Tak Layak Huni, Sebabkan TBC

Sementara itu, sejumlah kritikan atas dugaan kasus kebocoran data ini juga terus dilontarkan sejumlah pihak.

Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto melalui akun twitternya @secgron mengungkapkan, berkaca pada kejadian kebocoran data sebelumnya, Teguh menyororti sikap terburu-buru instansi terkait terhadap dugaan kasus kebocoran data.

Termasuk juga hasil investigasi yang tidak disampaikan kepada publik dinilai sangat merugikan masyarakat.

"Padahal yang bocor itu adalah data publik dan yang menanggung kerugiannya adalah masyarakat. Bahkan rekomendasi pun tak pernah diberikan sama sekali," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: