Soal Wacana Retreat Kepala Daerah, Akmil Magelang Belum Terima Surat Resmi Kemendagri

Soal Wacana Retreat Kepala Daerah, Akmil Magelang Belum Terima Surat Resmi Kemendagri

AKMIL. Gubernur Akmil Mayjend TNI Arnold AP Ritiauw usai mengadakan bakti sosial donor darah di Artos Mall Magelang belum lama ini.-HARYAS PRABAWANTI-MAGELANG EKSPRES

MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.ID - Pihak Akademi Militer (Akmil) Magelang rupanya belum menerima surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal retreat kepala daerah yang diwacanakan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Gubernur Akademi Militer, Mayjen TNI Arnold AP Ritiauw mengatakan, secara prinsip Akmil siap sekali lagi menjadi tuan rumah retreat selama kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Kalau kesiapan, kita tentu sangat siap. Tapi sampai hari ini, belum ada surat resmi dari Kemendagri terkait acara tersebut," kata Mayjend TNI Arnold, Kamis, 30 Januari 2025.

BACA JUGA:Walikota Magelang Terpilih Damar Prasetyono Dukung Rencana Retreat Kepala Daerah di Akmil

Meski demikian, Akademi Militer siap jika sewaktu-waktu memang dibutuhkan untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi seluruh kepala daerah yang telah dilantik.

"Kami (Akmil) sifatnya hanya penyedia sarana dan prasarana, tentu juga akan terlibat di dalamnya," tuturnya.

Ditanya ihwal kabar penambahan jumlah tenda, Arnold menuturkan belum ada instruksi terkait hal tersebut.

BACA JUGA:545 Kepala Daerah Diwacanakan Jalani Retreat di Akmil Magelang

"Belum ada penambahan tenda, masih seperti yang dulu digunakan retreat menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo, Oktober 2024 lalu," ujarnya.

Tetapi, lanjut Arnold, kalau memang jumlah kepala daerahnya lebih banyak, pihaknya pun siap untuk menambah jumlah tenda ke depannya.

"Tentunya akan menyesuaikan, nanti dilihat dulu pesertanya berapa dan sebagainya," katanya.

BACA JUGA:Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Ajang Pembelajaran Kompetensi Keahlian Perhotelan SMKN 3 Magelang

Sebagai informasi, sebanyak 270 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik pada 6 Februari mendatang.

Jadwal pelantikan untuk gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota itu berdasarkan kesepakatan Komisi II DPR dengan Kemendagri dalam rapat koordinasi belum lama ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: magelang ekspres