Wonosobo Masuk Program Prioritas Utama Penerima Bantuan Penyusunan RDTR

WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.ID - Mampu menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemkab Wonosobo masuk program prioritas utama penerima bantuan penyusunan RDTR.

Hal ini, terungkap dalam rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara daring, Senin (17/3).

BACA JUGA:Penyusunan RDTR, Targetkan Pengembangan 6 Kawasan di Wonosobo

Agenda utama rakor mencakup pembahasan isu inflasi dan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, pemerintahan dalam negeri, transmigrasi, kehutanan, dan informasi geospasial.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Penandatanganan adalah titik awal untuk meningkatkan koordinasi lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah serta antar Kementerian/Lembaga dalam menyelesaikan berbagai isu strategis terkait tata kelola agraria dan tata ruang.

BACA JUGA:Harga Kebutuhan Pokok Melonjak, Pemkab Wonosobo Gelar Operasi Pasar di 15 Titik

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Wonosobo, Dwi Saraswati, menyampaikan bahwa Pemkab Wonosobo akan segera menindaklanjuti sejumlah isu penting, di antaranya Reforma Agraria, pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), serta perencanaan dan pengelolaan tata ruang wilayah.

Saat ini, Wonosobo telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang nantinya akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

RDTR ini berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan rencana teknis sektor dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BACA JUGA:Tarling Pemkab Wonosobo Sambangi 16 Masjid di 15 Kecamatan

“Kabupaten Wonosobo termasuk dalam daftar prioritas penerima bantuan untuk penyusunan RDTR. Dari 1000 RDTR yang menjadi target nasional, 300 di antaranya akan diprioritaskan untuk kabupaten dengan kapasitas fiskal rendah dan kawasan wisata, termasuk Wonosobo,”ungkapnya.

Selain itu, Saras juga mengungkapkan bahwa Pemkab Wonosobo telah memperoleh hasil fasilitasi penentuan batas desa dan kelurahan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2021-2022.

Sumber: wonosobo ekspres