LPM Dikukuhkan, Pemkot Magelang Tuntut Transparansi dari Akar Rumput

MAGELANG, MAGELANGEKDPRES.ID - Pemerintah Kota Magelang tak bisa lagi bersembunyi di balik jargon partisipatif tanpa menjamin keterbukaan informasi di tingkat paling bawah.

Hal itu dikatakan Walikota Magelang, Damar Prasetyono saat mengukuhkan kepengurusan baru DPD LPM Kota Magelang 2025-2030 dan LPM Kelurahan (LPMK) se-Kota Magelang masa bakti 2025–2027 di Gedung Wanita, Kamis (3/7) lalu.

Sebanyak 25 pengurus DPD dan 460 pengurus LPMK dari 17 kelurahan resmi dilantik dalam seremoni yang tak hanya bersifat administratif, tetapi sarat beban tanggung jawab.

BACA JUGA:Bentuk Pembinaan Pemkot Magelang, LPM Ikuti Lomba Administrasi

Menurutnya, LPM sebagai “ujung tombak” yang bertugas menyampaikan sekaligus mengawal program pembangunan langsung ke masyarakat.

“LPM itu lembaga pemberdayaan. Artinya mereka harus memahami betul arah kebijakan pemerintah dan mampu menerjemahkannya dalam bahasa warga. Mereka bersentuhan langsung dengan denyut kehidupan masyarakat,” kata Damar.

Namun di sisi lain, Damar tak menampik bahwa sistem informasi publik di Kota Magelang masih timpang.

BACA JUGA:LPMK Jadi Motor Penggerak Program Pemkot Magelang

Kecenderungan distribusi informasi, lanjut dia, terkadang hanya menjangkau lingkaran terbatas.

"Kelemahan kita adalah informasi sering hanya berhenti di kalangan tertentu. Prinsip kita inklusif. Informasi itu hak semua warga, bukan milik elite,” tegasnya.

Pernyataan ini seperti menohok praktik birokrasi lokal yang kerap terjebak dalam eksklusivitas.

BACA JUGA:Kader LPMK di Kota Magelang Diminta Aktif Rancang Pembangunan Daerah

Damar menegaskan, keberadaan LPM harus menjadi korektor sekaligus penyambung suara masyarakat, bukan sekadar stempel program yang sudah jadi.

Di tengah stagnasi partisipasi publik yang selama ini hanya formalitas, ia pun menaruh harapan besar pada wajah-wajah baru LPM agar mampu menjadi agen perubahan.

Sumber: magelang ekspres