Pelayanan Publik di Pati Dipastikan Tetap Normal, Kenaikan PBB 250 Persen Dibatalkan

PATI, MAGELANGEKSPRES.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring terhadap pelayanan publik di Kabupaten Pati untuk memastikan layanan masyarakat tetap berjalan normal.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti meski dinamika politik tengah berlangsung.

"Masyarakat tetap harus dilayani, enggak boleh berhenti pemerintahannya," ujar Taj Yasin.

BACA JUGA:Bahas Situasi Pati, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Hormati Proses Angket DPRD

Ia meminta agar semua masyarakat tetap dilayani dengan maksimal dan tidak terkendala dalam mengurus kebutuhan di kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemerintah Kabupaten Pati memastikan pelayanan publik di berbagai OPD berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan berarti.

Pantauan di sejumlah kantor OPD menunjukkan aktivitas pelayanan berlangsung normal, aman, dan tertib sesuai prosedur.

BACA JUGA:Pemprov Jateng Dorong Swasembada, Garam Petani Pati Bakal Diserap Langsung Lewat BUMD

Di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), warga tetap bisa mengurus administrasi kependudukan dengan antrean teratur.

Begitu juga di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pelayanan keuangan maupun administrasi aset daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Plt Sekda Kabupaten Pati Riyoso menyatakan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik, termasuk urusan perizinan.

BACA JUGA:Soal Pertanian, DPRD Pati Menimba Ilmu di Kabupaten Tegal

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada komplain dari masyarakat terkait kendala dalam pelayanan publik.

Riyoso juga meminta masyarakat untuk tidak segan melapor apabila menemukan persoalan agar segera dapat dievaluasi.

Sumber: magelang ekspres