DPRD Kabupaten Magelang Dorong Pengawasan Desa Diperketat

MUNGKID, MAGELANGEKSPRES.ID – Kasus korupsi yang menyeret perangkat desa di Kabupaten Magelang menuai keprihatinan.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Magelang, Sholeh Nurcholis menyebut persoalan itu terjadi karena dua hal yakni kesalahan pemahaman dalam pengelolaan anggaran serta kenekatan oknum perangkat desa.

"Ketidaktahuan tidak bisa lagi dijadikan alasan. Semua perangkat desa sudah dibekali bimbingan teknis dan pemahaman soal tata kelola keuangan," tegas Sholeh saat ditemui di kantor DPRD Kabupaten Magelang, Senin (29/9).

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Magelang Minta Eksekutif Lakukan Diversifikasi PAD

Ia menjelaskan, Komisi I bersama kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Permades), serta Inspektorat rutin menggelar pembinaan.

Namun, masih ada oknum yang menyalahgunakan anggaran, mulai dari membuat alokasi fiktif hingga dalih ‘meminjam’ dana desa.

Untuk mencegah hal itu, Sholeh mendorong Inspektorat lebih aktif melakukan pengawasan.

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Magelang Siap Tampung Aspirasi Warga

Tidak sekadar menunggu laporan, melainkan juga pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu di seluruh desa.

"Dari 376 desa di Kabupaten Magelang, ada yang sudah paham aturan dan ada yang belum. Ada juga yang tahu tetapi sengaja melanggar. Karena itu, pemetaan desa rawan perlu dilakukan,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Magelang, Muh Heri Siswanto menambahkan, pengawasan tidak cukup hanya dari lembaga resmi melainkan masyarakat juga perlu dilibatkan.

BACA JUGA:DPRD dan Pemkab Magelang Sepakati KUA-PPAS 2026, Pendapatan Naik Rp54 Miliar

BACA JUGA:Kunjungan ke Candi Borobudur Turun Hingga 30 Persen, Imbas Pembatasan

"Kami ingin masyarakat berani mengoreksi pemerintah desanya. Dengan begitu, kontrol sosial berjalan dan penyalahgunaan bisa ditekan sejak awal,” ujarnya.

Sumber: magelang ekspres