Makan Bergizi Gratis: Kerja Bersama Menentukan Masa Depan Anak Bangsa

Oleh: Azis Subekti, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra

Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai bergulir di sejumlah daerah kini menjadi sorotan publik. Kebijakan ini sejatinya lebih dari sekadar pemenuhan asupan menu di sekolah, melainkan wujud nyata kesiapan negara dalam menjamin hak gizi anak bangsa secara berkelanjutan.

Di sisi lain, keberadaan MBG turut menjadi batu uji bagi sinergi lintas sektor. Program ini menuntut kolaborasi sistemik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanpa orkestrasi yang padu, sebuah kebijakan bernilai strategis berpotensi mandek di tingkat akar rumput.

Selama ini, diskursus publik kerap mereduksi MBG sebatas pada dimensi gizi dan pendidikan semata. Padahal, resonansi dampaknya jauh lebih esensial; merambah ranah kesehatan masyarakat, eskalasi ekonomi lokal, ketahanan pangan, hingga transformasi tata kelola kebijakan di daerah.

BACA JUGA:Cegah Risiko Keracunan, Dinkes Kabupaten Wonosobo Perketat Benteng Keamanan Pangan MBG

Karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari apa yang tersaji di piring anak. Ukurannya adalah koordinasi: apakah kebijakan pusat benar-benar berjalan rapi hingga ke dapur dan sekolah di daerah.

Di sinilah peran negara diuji. Badan Gizi Nasional menetapkan standar gizi dan keamanan pangan, sementara pemerintah daerah memastikan standar itu diterapkan setiap hari. Kementerian Dalam Negeri menjadi penghubung agar pusat dan daerah bergerak seirama.

MBG bukan program tunggal yang berdiri sendiri. Ia membutuhkan kepemimpinan sistem. Tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan pusat berisiko tidak sesuai dengan kondisi daerah, sementara inisiatif daerah berjalan tanpa arah yang sama.

BACA JUGA:Anggota DPR RI, Abdullah Nilai Reformasi Hukum Tak Cukup Ganti Aturan, Kultur Aparat Harus Dirombak

Ketika orkestrasi berjalan, dampak MBG langsung terasa pada ketahanan pangan daerah. Program ini menciptakan permintaan pangan yang rutin dan terukur setiap hari. Dapur-dapur MBG membutuhkan pasokan yang konsisten.

Jika bahan pangan lokal diprioritaskan, petani, nelayan, koperasi desa, dan UMKM memperoleh pasar yang pasti. Rantai pangan lokal pun bergerak lebih stabil, dari produksi hingga distribusi.

Dalam situasi darurat, MBG juga menunjukkan nilai tambahnya. Jaringan dapur dan distribusi yang berjalan setiap hari sejatinya adalah sistem logistik siap pakai. Saat bencana terjadi, dapur MBG dapat segera dialihfungsikan.

BACA JUGA:Jalur Grobogan Semarang Putus Total, Gubernur Ahmad Luthfi Instruksikan Percepat Pemasangan Jembatan Armco

Banjir, gempa, atau bencana lain tidak harus menunggu sistem baru dibangun. Dengan standar keamanan pangan yang dijaga BGN dan koordinasi dengan BPBD, dapur MBG dapat menjadi dapur umum yang cepat dan aman, terutama bagi kelompok rentan.

Sumber: