3.276 Balita di Tiga Kelurahan Wonosobo Terancam Stunting

WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.COM- Stunting menjadi permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang serius. Pemerintah Kabupaten Wonosobo memfokuskan upaya penurunan ini dalam program pembangunan. Angka stunting di Kabupaten pegunungan ini,  dilihat dari data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) masih diatas 28%. “Studi status gizi kita masih tinggi, di atas 28 persen, berbagai terobosan yang dikemas dalam program pembangunan telah dilakukan Pemkab sebagai upaya yang serius dalam percepatan penanganan,” ungkap  Kepala Dinas PPKBPP-PA Kabupaten Wonosobo, Dyah Retno Sulistyowati, kemarin. Apel siaga secara daring diikuti  Tim Pendamping Keluarga (TPK) Nusantara Bergerak yang berlangsung di pendopo belakang,   Pemkab melakukan penyerahan data keluarga berisiko stunting hasil pendataan keluarga tahun 2021, yang diberikan kepada kader TPK, perwakilan Kelurahan Wonosobo Barat, Wonosobo Timur, dan Jaraksari, oleh Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Wonosobo di Pendopo Bupati belakang. Menurutnya, berdasarkan data SSGI (Studi Kasus Gizi Indonesia) masih di 28% tetapi data E PPGBM (aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) angka stunting Wonosobo yakni 20%, namun bila berdasarkan penimbangan serentak pada Februari 2022, data manual menunjukan angka stunting Wonosobo sudah 12,6%. Sedangkan target nasional angka stunting pada 2024 di angka 14% artinya Wonosobo sudah dibawah target nasional . “ Yang mana jumlah Keluarga berisiko stunting di Wonosobo Timur sebanyak 549 kepala keluarga, Wonosobo Barat 792 Kepala Keluarga, dan Jaraksari 1934 Kepala Keluarga,” katanya. Sementara Sasaran keluarga berisiko stunting yaitu baduta (bawah dua tahun), balita (bawah lima tahun), Ibu hamil dan catin (calon pengantin) atau PUS (Pasangan Usia Subur). Dyah mengatakan pihaknya akan terus melakukan evaluasi, kroscek, verifikasi dan validasi mengenai angka stunting di Wonosobo ini. “ Wonosobo sendiri memiliki sebanyak 2034 orang TPK Begerak. Pada setiap desa, DPPKBPP-PA menyiapkan 2 Tim TPK. Dimana tiap tim terdiri dari 3 orang, yakni bidan/nakes, tim PKK dan kader KB,” tandasnya Kehadiran TPK bergerak merupakan terobosan baru dalam menurunkan angka stunting maupun kematian ibu dan anak yang ada di provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten  Wonosobo. Sinergitas Tim percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pemkab Wonosobo melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak (DPPKBPPPA) kabupaten Wonosobo. Kegiatan apel siaga tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat kepada para pendamping keluarga dalam mendampingi keluarga untuk menangani stunting. Acara yang berpusat di alun-alun Subang Jawa Barat tersebut, sekaligus juga sebagai momentum Kick off verifikasi dan validasi data keluarga yang berisiko stunting berdasarkan data 2021. Sementara Kepala BKKBN Dr Hasto Wardoyo menegaskan salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. “Upaya ini dimaksudkan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global,” tegasnya. (gus)