Diduga Ada Penyimpangan, FPDIP Desak Dinsos Evaluasi Kinerja TKSK

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG – Dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magelang, mendorong Dinas Sosial (Dinsos) melakukan evaluasi terhadap kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). DPRD setempat menilai, ada oknum TKSK di salah satu kecamatan yang  tidak bekerja sesuai tugas, fungsi dan pokoknya. \"Memang ada satu kecamatan yang kami nilai TKSK belum bekerja optimal, namun kami mendorong Dinsos untuk mengevaluasi seluruh TKSK di 21 kecamatan diwilayah ini. Hal ini penting, agar tujuan utama program jaring pengaman sosial khususnya melalui BPNT dapat tepat sasaran dan sesuai peruntukannya,\" ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Grengseng Pamuji dalam rapat koordinasi dengan Dinsos, Inspektorat Kabupaten Magelang dan perwakilan TKSK di Ruang Rapat DPRD setempat, Senin (13/7/2020). Grengseng mengatakan, jika memang ditemukan ada oknum TKSK yang menyalahgunakan wewenang dan tanggungjawabnya, diminta untuk diganti. \"Meski yang bersangkutan melakukan atas nama kebersamaan dan keadilan, regulasi tetap harus ditaati. Copot saja TKSK yang seperti itu. Masih banyak masyarakat Kabupaten Magelang yang jujur dan baik. Jadi kami merekomendasikan, TKSK yang menyalahi regulasi seperti itu, untuk diganti. Jadi Dinsos harus berani mengevaluasi kinerja TKSK. Semoga ini pengalaman pertama dan terakhir di Kabupaten Magelang,\" tegas Grengseng. Untuk diketahui sebelumnya, Edi Gunawan Yakti salah satu anggota Fraksi PDIP dari Kecamatan Bandongan, menemukan adanya penyelewengan dalam pendistribusian Program JPS khususnya melalui BPNT. Dimana yang seharusnya pendistribusian melalui E-Warung dengan melibatkan BUMDes di setiap desa, namun justru dialihkan melalui pemerintah desa dengan sistem bagi hasil. Sementara dari hasil penelusurannya, hal itu dilakukan oleh salah satu oknum TKSK. Dimana yang seharusnya menyalurkan dua kali tapi hanya satu kali dan yang satunya tidak disalurkan. Terkait temuan ini, sudah dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Magelang. Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magelang, Iwan Agus Susilo, dalam tanggapannya akan mencatat dan memperhatikan masukkan dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.(cha)