Mencuat! Sebut Beberapa Menteri Layak Direshuffle, Istana Pastikan Tak Ada Reshuffle

JAKARTA,MAGELANGEKSPRES.COM - Isu reshuffle kabinet kembali mencuat, setelah Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto mengaku mendengar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan di jajaran kabinetnya. Informasinya, reshuffle bakal dilakukan pada Rabu Pon, 8 Desember 2021 mendatang. Menanggapi pernyataan itu, Pengamat Politik Ferdinand Hutahaean menilai positif. Menurutnya, fakta saat ini memang banyak pembantu Presiden yang berjalan sendiri-sendiri, bahkan hanya sibuk mengurus politik dan disebutnya tidak bisa kerja. Ada juga Menteri yang menurutnya layak direshuffle lantaran kesehatannya terganggu dan diragukan mampu mengikuti alur kerja Presiden Jokowi yang bertempo cepat. \"Saya sudah menyampaikan sejak dua bulan lalu bahwa jika ingin Jokowi sukses di periode 2 ini dan soft landing di 2024, maka beliau harus melakukan evaluasi besar-besaran terhadap jajaran kabinetnya. Karena apa, kabinet ini lumayan banyak diisi oleh orang-orang yang ternyata tidak mampu bekerja, dan kedua banyak yang bekerja untuk kepentingan politik pribadinya,\" demikian disampaikan Ferdinand kepada Fin.co.id, saat dihubungi pada Rabu (1/12/2021). Menurut mantan juru bicara Partai Demokrat itu, reshuffle menjadi hal yang penting karena dalam kondisi negara seperti sekarang ini, Indonesia sangat membutuhkan pejabat-pejabat yang mendedikasikan dirinya yang secara totalitas membantu Presiden Jokowi mensukseskan program-program, pemikiran serta visi-misi Presiden. \"Kalau menterinya sibuk berpolitik, sibuk berkampanye, dan sibuk tidak bisa bekerja, ini kan Presiden yang akan menanggung akibatnya nanti bahwa dia akan di cap sebagai Presiden yang gagal. Kita tidak mau Jokowi di cap menjadi orang gagal ya,\" tegas Ferdinand. Ia pun menyebut beberapa nama di jajaran kabinet yang menurutnya layak diganti. Beberapa nama diantaranya disebut tidak bisa bekerja, kemudian ada pula yang disebutnya memiliki tujuan politik pribadi dan ada pula yang merujuk faktor kesehatan yang sudah menurun dan dikhawatirkan menghambat laju kinerja pemerintahan yang begitu progresif saat ini. \"Menurut saya ada beberapa (yang layak di reshuffle), ya Erick Thohir, Teten Masduki, Mahfud MD, Budi Karya karena sepertinya sudah kurang sehat jadi layak dievaluasi juga supaya Menteri yang menggantikan beliau bisa bekerja lebih cepat terus ya beberapa Menteri lain seperti Johnny Plate, Menteri Pertanian, terus Sofyan Djalil menteri ATR,, dia ini harus diganti karena dia tidak mampu menciptakan atmosfir kultur bekerja yang baik di ATR/BPN karena mafia tanah makin menjadi-jadi,\" pungkasnya. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan hingga saat ini tidak ada rencana Jokowi melakukan perombakan kabinet.\"Sampai sekarang tidak ada rencana tersebut. Sampai sekarang ya. Semua menteri tetap bekerja seperti biasa. Begitu juga dengan para wamen (wakil menteri) tetap bekerja. Bahkan, harus lebih waspada setelah ada varian baru Omicron. Terlebih nanti ada libur Natal dan Tahun Baru 2022,\" ujar Pratikno di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (1/12). Menurutnya, semua jajaran pemerintahan mengantisipasi agar perekonomian tetap bergerak. Di sisi lain dan COVID-19 tetap terkendali. \"Jadi semua fokus bekerja,\" imbuhnya. Isu terkait perombakan kabinet menguat sejak pertemuan petinggi partai koalisi dengan Presiden Jokowi di Istana, 25 Agustus 2021 lalu. Yang menjadi perhatian, kala itu pertemuan turut dihadiri Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), yang kemudian disebut sebagai Sahabat Baru Koalisi Jokowi. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa PAN akan segera diajak ikut masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-Ma\\\'ruf, melalui mekanisme perombakan kabinet. Sementara itu, Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan pihaknya tidak akan mempengaruhi keputusan Jokowi soal reshuffle kabinet. Menurutnya, Gerindra menaruh kepercayaan penuh kepada Jokowi. Alasannya, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. \"Gerindra percaya sepenuhnya ke Presiden Jokowi untuk melakukan tindakan apa saja sebagai kepala pemerintahan,\" kata Muzani.(rh/fin)