Pegiat pendidikan nonformal desak bertemu dengan Nadiem Makarim

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Sejumlah pegiat pendidikan nonformal dari sejumlah daerah mendesak, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengembalikan pendidikan masyarakat ke semula dan tidak dilebur dengan pendidikan formal. Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Rabu (8/1). Ketua Umum Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Indonesia, Sri Sumarwati mengatakan, bahwa pihaknya memprotes Perpres 82/2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai nomenklatur Kemendikbud yang mengalami perubahan. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas) dihapus. Untuk PAUD digabung dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara untuk pendidikan masyarakat dilebur dengan pendidikan formal. \"Kami ini berjuang untuk orang-orang termarjinalkan. Untuk anak-anak putus sekolah, agar bisa kembali mendapat pendidikan. Untuk itu kami meminta Pak Menteri (Nadiem Makariem) kembali meluruskan Perpres 82/2019 ke semula dan tidak dilebur dengan pendidikan formal,\" kata Sri, Rabu (8/1) Sumarwati menyebutkan, sedikitnya ada 12.000 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Tanah Air. Menurutnya, pendidikan nonformal tidak bisa dicampur dengan pendidikan formal. \"Pendidikan nonformal sangat diperlukan anak-anak putus sekolah, untuk mengembangkan kemampuan dirinya,\" ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (DPP Forum Pegelola LKP) Ali Badarudin mengatakan, pihaknya mendesak agar Perpres 82/2019 tersebut direvisi. \"Hari ini kami berkumpul di Kemendikbud untuk memprotes hilangnya direktorat pendidikan masyarakat. Ini merupakan keprihatinan nasional,\" tegasnya. Ali juga mengancam, jika Nadiem tidak merespons maka pihaknya akan melanjutkan dengan rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR. Setidaknya 2.000 pengunjuk rasa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kemendikbud. \"Selain meminta agar Perpres 82/2019 direvisi, kami juga meminta agar ada direktorat khusus yang menaungi pendidikan nonformal,\" imbuhnya. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai, dengan munculnya penghapusan Dirjen PAUD dan Dikmas merupakan tanda bahwa pemerintah hanya mementingkan pendidikan formal. \"Pemerintah tampaknya hanya mementingkan pendidikan formal di bangku sekolah. Sementara pendidikan untuk kelompok rentan (excluded groups) kian dipinggirkan,\" kata Ubaid. Berdasarkan penelitian JPPI, saat ini kelompok rertan dan marginal lebih banyak mengakses pendidikan melalui skema non-formal. Padahal, pendidikan non-formal merupakan salah satu bentuk terciptanya lifelong learning. \"Harus diperkuat, bukan malah dilemahkan. Ini penting sebagai bagian dari pendidikan rakyat kecil dan mendukung program literasi berbasis masyarakat dan lifelong learning,\" tuturnya. (der/fin)