Usai Dilantik, DRD Wonosobo Paparkan Policy Brief

MAGELANGEKSPRES.COM,WONOSOBO – Usai dilantik pada Kamis (12/12) lalu, para anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Wonosobo juga memaparkan Policy Brief atau ringkasan usulan kebijakan dalam tema Riset dan Penguasaan IPTEK untuk Peningkatan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat. Salah satu poin penting yakni kesejahteraan masyarakat yang masih berkaitan dengan masalah kemiskinan dinilai menjadi bahasan yang diharapkan bisa membuka berbagai jalan untuk mengangkat Wonosobo dalam beberapa tahun mendatang. Membuka diskusi Wakil DRD Provinsi Jawa Tengah, Prof Dr Ir Djoko Surprapto menyebut bahwa potensi Wonosobo hampir semuanya bisa dijual ke luar negeri. Hal itu butuh sentuhan riset yang tepat sesuai dengan tujuan utamanya. “Kalau saya tanya sekarang carica mana yang paling baik atau paling bagus kualitasnya, jawabannya masih normatif dan relative, belum sampai ke unsur ilmiah. Padahal itulah yang menjual dari komoditas kita. Belum lagi ada kentang, serta hasil pertanian lainnya yang mungkin bisa dijual ke luar negeri. Maka kita butuh saluran ke luar negeri itu untuk bisa menjual produk. Hal itu harus masuk dalam perencanaan pembangunan. Yakni dengan program riset yang bagus dengan kerjasama lintas sektor,” ungkap Dosen Fakultas Kelautan Perikanan Undip itu. Baca Juga Mobil Besar Masih Dilarang Melintas, Jalur Alternatif Mlandi- Dieng Sudah Tembus Sementara itu Paparan Policy Brief pertama disampaikan Ketua DRD Wonosobo, Farid Gaban, yang mengangkat tema besar Ekonomi Biru sebagai salah satu solusi untuk pembangunan ekonomi Wonosobo. Dikatakan Pimpinan Redaksi Geotimes itu, potensi Wonosobo di luar pertanian juga di sisi geografinya yang memiliki bentang alam dari 2.300 mdpl hingga menurun ke 250 mdpl yang menjadi lumbung grafitasi sebagai potensi untuk pembangkit listrik tenaga air dengan mirohidro atau pikohidro. “Salah satu kuncinya ialah membangun tanpa merusak alam dengan menengok kembali kearifan lokal dan kembali pahami alam. Kita juga bisa memperluas potensi ekonomi lewat pertanian sehat, keragaman hayati, dorong industri pengolahan di desa memanfaatkan air dan energi melimpah, dorong bisnis hijau, dan dorong ekowisata maupun ekonomi kreatif. Pada intinya kita butuh mendorong riset relevan mengarah ke riset alam,” tuturnya. Sementara itu, paparan Policy Brief lainnya disampaikan oleh Ir Sarwanto Priadhi yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Wonosobo dan kini mengetuai Masyarakat Peduli Pelayanan Publik. Menurutnya, pemerintah yang responsive terhadap pelayanan-pelayanan mendasar menjadi sebuah keniscayaan untuk membangun daerah dan mengentaskan masyarakatnya dari kemiskinan. “Di sinilah peran Dewan Riset Daerah untuk dorong pemerintah daerah untuk dorong Pemda wujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan kolaboratif. Sehingga bisa dorong pemda selenggarakan pelayanan publik yang prima, inovasi layanan publik, dan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. Selain paparan Policy Brief, para anggota DRD juga membuka diskusi bersama para peserta paparan yang mayoritas merupakan para kepala sekolah SMA maupun sMK se-Wonosobo. Salah satu temuan yang cukup mengkhawatirkan ialah adanya potensi pengangguran terdidik hingga 7.000 orang lebih tiap tahunnya. “Salah satu kekhawatiran kami adalah jika 90 persen dari lulusan SMA/SMK itu tidak mau merantau atau menciptakan usaha sendiri maka bisa jadi ada tambahan pengangguran terdidik tiap tahun yang jumlahnya 7.000 orang lebih. Maka harapan kami peranan dari DRD dan juga pemda bisa serius menangani ini,” tutur Dastam salah satu peserta diskusi. (win)