MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Magelang menyuarakan aksi protes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan kantor DPRD Kota Magelang, Senin (12/9). PMII menjadi kelompok massa pertama yang menggelar aksi di Kota Magelang, setelah BBM resmi dinaikkan oleh pemerintah pada 3 September 2022 lalu.
Sembari membawa spanduk, poster, dan bendera, massa kompak menolak kenaikan harga BBM. Sebab, kenaikan harga BBM di tengah situasi resesi ekonomi saat ini sangat tidak relevan dan akan membuat gejolak sosial.
Ketua Pengurus Cabang PMII Magelang, Muchlis Andriyatmoko mengatakan, aksi diawali dengan berkumpul di kantor sekretariat PMII Magelang. Kemudian mereka berjalan kaki dari lampu APILL simpang Artos sampai di depan Gedung DPRD Kota Magelang.
”Jalan kaki ini sebagai salah satu simbol bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi dampaknya begitu besar. Jumlah peserta sekitar 61 orang,” katanya, di sela-sela aksi unjuk rasa.
Dia menjelaskan, ada tujuh tuntutan yang disampaikan. Pertama, menolak dengan tegas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Kedua, mendesak Pemkot dan DPRD Kota Magelang untuk mendorong pemerintah pusat agar membuat aturan yang jelas terhadap pengguna yang berhak atas subsidi BBM, tanpa perlu menaikkan harga jualnya.
”Ketiga, mendesak Pemkot Magelang melakukan pengawasan langsung agar BBM bersubsidi tepat sasaran dengan membentuk tim khusus di semua SPBU di Kota Magelang dengan melibatkan masyarakat,” jelasnya.
Tuntutan keempat yakni menaikkan upah minimum kota (UMK) Kota Magelang dan peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM Kota Magelang. Kelima, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.
”Keenam, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Terakhir, mengkaji ulang perencanaan adanya Trans Magelang dengan memperhatikan adanya angkutan kota yang ada di Kota Magelang,” imbuh Muchlis.
Dia menyebut, tuntutannya tersebut sebagai respons dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Dampak kenaikan BBM, menurutnya, akan mendorong kebutuhan pokok turut meroket, sehingga membuat masyarakat semakin sengsara.
”Apalagi sekarang, kita belum sepenuhnya pulih terkait dengan keadaan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” jelasnya.
Puluhan mahasiswa itu itu disambut Wakil Ketua DPRD Kota Magelang, Bustanul Arifin, dan Anggota Komisi B, Waluyo. Bustanul mengatakan bahwa sebagian tuntutan tersebut adalah isu nasional. Pihaknya pun menindaklanjutinya sesuai dengan wewenang DPRD.
”Karena ini sifatnya nasional, kami bantu mereka bagaimana agar ini menjadi perhatian di pusat. Kami sampaikan bahwa tuntutan ini kirimkan melalui fax, email ke pihak-pihak terkait di pusat,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa berjalan tertib, meski ada sempat terjadi gesekan, ketika mahasiswa tidak diperbolehkan masuk ke kantor DPRD. Namun, aksi tersebut dapat diredam oleh personel Polres Magelang Kota yang bertindak melakukan pencegahan kericuhan. Usai orasi dan mendapat jawaban dari wakil rakyat, para mahasiswa itu pun membubarkan diri. (wid)