MAGELANG, MAGELANGEKSPRES -- Kota Magelang mencatat lebih dari 20.000 ribu warganya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai kategori kurang mampu. Namun, jumlah ini terus berubah seiring dengan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Pemkot Magelang.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Magelang, Bambang Nuryanta mengungkapkan bahwa jumlah DTKS kerap mengalami fluktuasi.
“Jumlah DTKS saat ini 20 ribu lebih, tetapi angkanya tidak tetap karena proses pemutakhiran data yang terus dilakukan. Warga yang tidak lagi tergolong miskin, sudah meninggal, atau pindah dari Kota Magelng dikeluarkan dari DTKS. Jadi, trennya memang cenderung menurun,” kata Bambang, belum lama ini.
BACA JUGA:Penggantian Pipa Ganggu Pengguna Jalan, PDAM Kota Magelang Minta Maaf
Meski begitu, antrean warga yang ingin masuk ke DTKS masih tinggi. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan yang diberikan bagi setiap warga yang ingin mendaftar sebagai DTKS.
“Banyaknya kemudahan pendaftar ke DTKS salah satu indikator yang membuat jumlahnya terus bertambah. Warga bisa mendaftar langsung melalui kelurahan masing-masing, dengan melampirkan foto rumah untuk kemudian dibahas dalam musyawarah kelurahan,” kata Bambang.
Setelah terdaftar dalam DTKS, warga akan dievaluasi untuk menerima bantuan sosial yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
BACA JUGA:Bawaslu Kota Magelang Imbau Masyarakat Lapor Jika Menemukan Pelanggaran Pilkada
Kemudian, Dinsos akan mengklasifikasi dan menentukan jenis bantuan sosial yang cocok kepada DTKS tersebut.
“Apakah itu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau jenis bantuan lainnya,” tambahnya.
Situasi ini menggambarkan dinamika sosial ekonomi di Kota Magelang dan upaya pemerintah dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran untuk warganya.
BACA JUGA:Mirip Bandara, Begini Wajah Terminal Tidar Tipe A Kota Magelang
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Magelang, Marjinugroho meminta agar Dinsos bersikap objektif membagikan bantuan kepada warganya.
“Dinsos sebaiknya tetap berpegang pada data yang ada termasuk DTKS yang sudah dibahas dengan DPRD. Jangan sampai, hanya karena kepentingan politis semata, masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan (bantuan) justru tidak diberikan,” katanya.
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, tahun ini merupakan tahun politik yang sarat dengan kepentingan. Beberapa waktu yang akan datang, masyarakat bakal dihadapkan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada).