BACA JUGA:Pemilu 2024 Dihantui Politik Uang dan Hoaks, Bawaslu Yogyakarta: Ini Harus Menjadi Perhatian
Jarot menegaskan, simulasi tidak mewakili apapun terkait kontestasi pemilihan di Jawa Tengah dan Purworejo.
Desain surat suara dan logistik lainnya tidak merepresentasikan kontestasi.
Selain itu, lanjutnya, tidak ada alasan khusus pemilihan lokasi TPS di Desa Blimbing Kecamatan Bruno.
BACA JUGA:Tiga Tersangka Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Diamankan Polda Jateng
"Substansinya, kami diinstruksikan pimpinan untuk melaksanakan simulasi dengan tujuan memperkuat kapasitas SDM badan adhoc agar semakin siap menjalankan tugasnya," ungkapnya.
Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU Purworejo, Margareta Ega Rindu, menambahkan, simulasi diakhiri dengan evaluasi bersama PPS dan PPK 16 kecamatan yang diundang hadir.
"Kami meminta PPK untuk membuat daftar inventarisasi masalah, guna memetakan berbagai potensi persoalan yang dapat muncul pada saat pemungutan suara di TPS," jelasnya.
BACA JUGA:Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Kakak Beradik di Purworejo Jadi Perhatian Menteri PPPA
Menurutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara adalah terkait ketepatan logistik, proses pemungutan dan penghitungan, rekapitulasi, serta layanan bagi pemilih disabilitas.
"Masih beberapa lagi yang wajib diperhatikan KPPS, maka harapan kami PPK bisa memperhatikan dan dijadikan bahan antisipasi untuk diterapkan 1.392 TPS di Purworejo," tandasnya (*)