MUNGKID, MAGELANGEKSPRES.COM - Guru madrasah swasta Kabupaten Magelang yang tergabung dalam Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) ikut dalam aksi akbar di Jakarta, Senin (16/12) lalu.
Mereka menuntut peningkatan kesejahteraan salah satunya penaikan jumlah insentif dari Rp250 ribu menjadi Rp1 juta.
FGSNI Kabupaten Magelang mengikutkan perwakilan 19 guru dari 19 kecamatan.
BACA JUGA:Pj Bupati Melantik Ratusan PPPK Pemkab Magelang
Aksi yang dilakukan di 4 titik lokasi yaitu Kemenag, Patung kuda (Mahkamah Agung) dan Komisi 2 DPR RI dan terakhir Kementerian PANRB di Jakarta.
Dalam aksinya para guru tersebut menuntut peningkatan kesejahteraan guru madrasah.
Ketua FGSNI Kabupaten Magelang, Muflikhan Ahmad mengatakan selain aksi pihaknya juga melakukan audensi.
BACA JUGA:10 Jurusan Ini Berpeluang Tinggi Lolos CASN PPPK 2023 Kabupaten Magelang
"Kami meminta Kemenag mengawal percepatan PPG yang akan diselesaikan 2 tahun, peningkatan insentif bagi guru madrasah yang belum berserdik yang dari tahun ketahun belum juga ada peningkatan," kata Muflikhan saat dikonfirmasi, Kamis(19/12).
Ditambahkannya, FGSNI juga meminta untuk insentif yang tadinya nominal Rp250 ribu sesuai KMA No. 75 tahun 2023 diganti dengan minimal Rp1 juta.
Selanjutnya aksi dan audiensi dilanjutkan ke Patung Kuda serta Audiensi di Mahkamah Agung.
BACA JUGA:Harap Teliti! Ini Detail Persyaratan Seleksi Administrasi PPPK 2023 Kabupaten Magelang
Lalu berlanjut ke Komisi 2 DPR RI menuntut agar PPPK Madrasah swasta bisa dilaksanakan dengan adanya revisi/amandemen UU ASN No. 20 Tahun 2023.
"Setelah diterima PPPK dengan 3 prioritas yaitu guru madrasah yang sudah sertifikasi/Inpansing, passing grade 2023 dan guru madrasah minimal yang sudah 2 tahun mengajar terdaftar di Emis atau simpatika," jelasnya.
Mereka juga menuntut Peraturan Menteri PANRB No 347 tahun 2024 agar direvisi supaya madrasah swasta juga dapat mendaftar dalam pendaftaran PPPK tahun 2025.