PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES.COM - Aksi unjuk rasa dilakukan ratusan warga Desa Mlaran Kecamatan Gebang ke kantor Inspektorat Daerah Purworejo, Rabu (15/1) siang.
Mereka yang datang menggunakan 3 truk dan 2 mobil tersebut meminta Kepala Desa Mlaran saat ini agar mundur atau diberhentikan.
Permintaan tersebut dilayangkan lantaran adanya kasus dugaan korupsi Dana Desa di Mlaran pada tahun anggaran 2023.
BACA JUGA:Korupsi Dana Desa Tempati Tiga Besar, KPK RI Sosialisasikan Desa Anti Korupsi
Kasus tersebut sudah dilaporkan warga ke Polres Purworejo dan kini berproses di Inspektorat.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mlaran Kecamatan Gebang, Masrukhin, yang ikut melakukan unjuk rasa menyebut, selain kasus tahun 2023, pada tahun-tahun sebelumnya sebenarnya juga sudah terjadi kejanggalan keuangan desa.
Namun, puncak kesabaran warga habis pada tahun 2023, sehingga laporan dilayangkan ke polisi.
BACA JUGA:Kades di Bener Purworejo Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Subsidi
"Masyarakat tidak menuntut macam-macam, kita minta kades mundur atau diberhentikan, lalu pengembalian hutang uang Dana Desa, pelarangan mutasi perangkat desa oleh kepala desa, lalu Ketua BPD tidak boleh menandatangani (menyetujui) semua kegiatan (yang menggunakan Dana Desa)," kata Masrukhin dalam orasinya.
Menurutnya, warga merasa kebingungan lantaran proses pengusutan kasus di Desa Mlaran tidak kunjung selesai.
Setelah warga melapor ke polisi, kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Inspektorat untuk diaudit.
BACA JUGA:Upaya Purworejo Tingkatkan Capaian MCP dan SPI untuk Cegah Korupsi
Setelah audit selesai, maka hasilnya akan diproses oleh pihak kepolisian.
Namun, setelah lama menunggu, audit tidak kunjung selesai, sehingga warga melakukan unjuk rasa.
"Polres belum menerima (hasil audit), masyarakat sudah capek, beberapa masalah di Mlaran yang belum selesai, ini baru tahun 2023, belum tahun yang lain," kata Masrukhin.