Ketua Komisi III DPRD Purworejo, Tursiyati, menambahkan bahwa persoalan kepemilikan ganda lapak harus segera diatasi.
BACA JUGA:RAPBD Purworejo 2026 Defisit Rp62,8 Miliar, DPRD Tekankan Anggaran Harus Pro Rakyat
“Dinas terkait harus mendata ulang, jangan sampai ada pembiaran. Lapak disewakan ke pihak lain, ini yang merugikan pedagang lain,” tegasnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Setda Purworejo, Anggit Wahyu Nugroho, menyampaikan bahwa Pemkab telah mengevaluasi kebijakan expo yang kerap menimbulkan keluhan.
“Tahun 2025, event expo di ruang publik sudah dibatasi hanya untuk yang diselenggarakan pemkab. Ke depan, pedagang shelter bisa membuat inovasi, seperti sistem pembayaran QRIS atau menggelar event sendiri,” jelasnya.
Anggota Komisi III DPRD, Hendro Susilo, juga menyoroti pertambahan pedagang di jalan MT Haryono dan Mardiusodo yang makin banyak.
BACA JUGA:Purworejo Dapatkan Rp44 Miliar untuk Bangun Kampung Nelayan Merah Putih di Pesisir Selatan
Menurutnya, tata kelola parkir di shelter kuliner juga harus dibenahi agar tidak kembali dijadikan tempat penitipan motor anak sekolah.
Dari sisi penegakan aturan, Plt Kepala Satpol PP Purworejo, Budi Wibowo, menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan penertiban jika ada instruksi dari dinas terkait.
“Kami berkomitmen tidak mengizinkan expo swasta yang bisa mengganggu lalu lintas dan aktivitas warga,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang SP3 Dinas KUKMP Purworejo, Ari Wibowo, yang menyebut bahwa kajian zonasi pedagang akan dilakukan pada 2026.
BACA JUGA:4 Dalang Kerusuhan di Purworejo Ditetapkan jadi Tersangka, 2 Pelajar Tidak Ditahan
“Perda sudah ada, namun perbup masih dikaji. Zonasi hijau, kuning, dan merah untuk berjualan nanti akan dipermanenkan,” ujarnya.
Audiensi ditutup dengan harapan adanya tindak lanjut yang nyata.
“Kami mohon arahan dan bimbingan agar ada solusi terbaik. Pedagang ingin bertahan, tapi butuh kepastian dan perlindungan,” tandas Ridwan.