MAGELANGEKSPRES.ID - Upaya membangun kepercayaan publik menjadi fokus utama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang.
Melalui forum keterbukaan informasi yang digelar Selasa (11/11) di kantor KPU, lembaga ini meninjau ulang standar pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) agar lebih terbuka dan mudah diakses masyarakat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang, Candra Wijatmiko Adi saat menjadi narasumber menjelaskan, review standar pelayanan ini bertujuan menata ulang prosedur dan indikator layanan publik agar sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
BACA JUGA:Walikota Magelang Damar Prasetyono Masih Irit Bicara Soal Relokasi Eks Balai Diklat
"Setiap layanan publik wajib memiliki ukuran kepuasan dan batas waktu yang jelas. Pengaduan masyarakat, misalnya, harus direspons maksimal tiga hari kerja," kata Candra.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang tersebut mencontohkan sistem digital Sicantik Online yang dimiliki DPMPTSP, memungkinkan warga memantau proses layanan secara langsung.
Menurutnya, pendekatan serupa dapat diterapkan dalam sistem PDPB KPU sehingga warga dapat melacak tindak lanjut aduan tanpa datang ke kantor.
BACA JUGA:Plang di Pedestrian Pecinan Kota Magelang Dikeluhkan Warga, Dinilai Tak Ramah Difabel
Dari sisi literasi publik, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Magelang, Wiwid Arif menilai, keberhasilan keterbukaan informasi sangat bergantung pada kemampuan komunikasi publik yang sederhana dan konsisten.
"Kota Magelang memiliki Tingkat Gemar Membaca (TGM) tertinggi di Jawa Tengah dan peringkat keempat nasional. Artinya, masyarakat kita punya kemampuan membaca dan menganalisis yang kuat. Tugas lembaga publik adalah menyediakan informasi yang mudah dipahami,” katanya.
Wartawan Magelang Ekspres itu berharap, KPU aktif mengisi kanal digitalnya dengan konten edukatif, seperti rubrik 'Kabar Pemilih Kota Magelang'.
BACA JUGA:Larsita Ditunjuk Sebagai Pj Sekda Kota Magelang
Pasalnya, kata dia, selama ini publikasi di laman resmi KPU masih terbatas pada pengumuman teknis dan belum banyak membahas edukasi kepemiluan.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Magelang, Misbachul Munir menyebut, kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan media dalam membangun kesadaran demokrasi sejak dini sangatlah penting.
"Harapannya, masyarakat terutama pelajar memahami makna demokrasi secara utuh, tumbuh dari kesadaran pribadi, bukan karena tekanan atau cara-cara yang menciderai prosesnya," ujarnya. (red)