Skema penguatan PAD dibahas melalui intensifikasi pajak daerah, optimalisasi retribusi, hingga perluasan badan layanan umum daerah.
Seluruh opsi diarahkan agar pendapatan tumbuh berkelanjutan.
Sementara itu, Perwakilan Badan Anggaran, HIR Jatmiko menjelaskan, percepatan pembahasan raperda anggaran dilakukan untuk menjaga konsistensi siklus perencanaan.
“Banggar memastikan struktur anggaran tersusun proporsional agar pelayanan publik berlangsung tanpa jeda,” tutur Jatmiko.
Ia menambahkan bahwa penyusunan APBD 2026 memerlukan ketelitian sejak tahap perumusan.
Setiap komponen diuji agar hasil akhir memiliki legitimasi teknokratis yang kuat.
Fokus Banggar, lanjut dia, terletak pada kesinambungan program pemberdayaan masyarakat dan layanan dasar.
"Lewat sinkronisasi legislatif-eksekutif yang tertata, APBD mampu menjawab kebutuhan warga dan menopang program prioritas,” ujarnya. (adv)