Dari ajakan tersebut, menurut penyidik, muncul kerumunan massa yang kemudian berujung pada kerusuhan.
BACA JUGA:Gunakan Lampu Belakang Motor Berwarna Putih, Polisi: Bahaya!
"Perbuatan itu kami nilai sebagai penghasutan dan penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat," ujar Iwan.
Untuk kepentingan penyidikan, polisi menahan ketiganya selama 20 hari ke depan.
Penahanan dilakukan guna mempermudah proses pemeriksaan dan mencegah potensi penghilangan barang bukti maupun pengulangan perbuatan.
Sejauh ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti.
BACA JUGA:Mitigasi Kekerasan Gender Digital, Pemkot Magelang Perkuat Edukasi HAM
Antara lain dua laptop, empat telepon seluler, dan pakaian yang dikenakan para tersangka saat demonstrasi.
Polisi juga memeriksa 22 orang saksi dan menghadirkan enam saksi ahli dari bidang bahasa, sosiologi hukum, teknologi informasi, pidana, dan psikologi massa.
Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menegaskan, penanganan perkara tersebut berjalan sesuai prosedur tanpa instruksi khusus terkait penangkapan aktivis.
Jeda waktu antara peristiwa Agustus dan penindakan pada Desember disebutnya sebagai bagian dari proses pengumpulan dan pelengkapan alat bukti.
"Penyidik bekerja berdasarkan alat bukti yang ada. Setelah lengkap, perkara ditingkatkan ke penyidikan hingga pemberkasan untuk dikirimkan ke kejaksaan," kata Artanto.
Di sisi lain, pendamping hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Royan Juliazka Candrajaya menilai penerapan pasal terhadap ketiga aktivis terkesan dipaksakan.
Kliennya dituduh menghasut hanya karena mengunggah poster konsolidasi aksi di media sosial.
"Isi poster itu tidak melanggar hukum. Tapi, kepolisian berupaya memaksakan jika poster tersebut menjadi sebab orang berkumpul dan terjadi kericuhan," ujar Royan.