Yang terancam bukan hanya ekosistem, tetapi keselamatan warga—banjir bandang di hilir, longsor lereng, dan penurunan kualitas air yang kembali ke dapur keluarga.
Karena itu, seruan warga agar pemerintah daerah segera melakukan audit lingkungan patut disambut sebagai ajakan menata ulang arah, bukan ditafsirkan sebagai penolakan terhadap usaha.
Audit yang menyeluruh—kepatuhan sempadan danau, status perizinan, beban bangunan terhadap lereng, hingga proyeksi sedimentasi—perlu dilakukan dan diumumkan secara terbuka.
BACA JUGA:Bukti Sukses Bisnis Pertanian, Petani Sukoharjo Berhasil Raup Untung
Penertiban bangunan liar yang melanggar tata ruang adalah langkah awal untuk memulihkan keadilan ekologis.
Namun penertiban saja tak cukup, Menjer membutuhkan kebijakan yang menyeimbangkan keberanian dan empati: moratorium pembangunan baru di zona rawan; pemulihan vegetasi penutup dengan spesies lokal; model wisata berjejak rendah yang mengutamakan fasilitas non-permanen; serta insentif bagi warga yang menjaga tutupan lahan.
Pemantauan berkala kualitas air dan erosi harus menjadi kebiasaan, agar keputusan berdiri di atas data, bukan sekadar reaksi atas viralitas.
Pada akhirnya, ini bukan perkara danau semata melainkan ini perkara nurani dimana alam tidak bersuara, tetapi ia memberi tanda.
BACA JUGA:Pencarian Syafiq di Gunung Slamet Masuk Hari Keenam, Story WA Sang Ayah Bikin Nyesek
Danau Menjer sedang berbicara melalui air yang keruh dan lereng yang rapuh.
Mari kita menjawabnya dengan kebijakan yang tegas dan hati yang jernih—agar pembangunan tetap berjalan, namun kehidupan tetap berlanjut. (adv)
Ditulis oleh Azis Subekti, Anggota DPR RI Komisi II, Dapil Jawa Tengah VI