SEMARANG, MAGELANGEKSPRES.ID - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menuntut ASN Jateng jadi problem solver yang mampu memberikan solusi konkret bagi setiap permasalahan warganya.
Tuntutan tersebut dilontarkan seiring dengan tingginya ekspektasi publik terhadap wajah baru kualitas pelayanan pemerintah.
Oleh karena itu, batasan kaku yang selama ini memisahkan antara aparatur negara dan rakyat biasa harus segera dipangkas habis.
“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara,” kata Luthfi saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah di kantor BPSDMD Jateng, Semarang, Rabu (1/4/2026).
BACA JUGA:Siap-siap, Aturan ASN Pemprov Jateng Ngantor Naik Sepeda dan Transportasi Umum Segera Berlaku
Akibat pesatnya dinamika sosial di lapangan, pola kerja lamban yang sekadar menunggu perintah atasan kini tak lagi relevan untuk dipertahankan.
Setiap abdi negara, katanya, didorong untuk berpikir maju dan bergerak adaptif dalam merespons keluhan harian di wilayahnya.
“ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving bagi masyarakat,” tegasnya menggarisbawahi makna nyata dari kehadiran negara.
BACA JUGA:Cegah Korupsi, Ahmad Luthfi Hadirkan KPK Bekali Seluruh Kepala Daerah di Jateng
Menyadari luasnya wilayah tanggungan, kata Luthfi, penanganan krisis krusial seperti bencana alam hingga infrastruktur rusak tak mungkin dituntaskan secara sektoral.
Sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mutlak dibangun agar eksekusi penanggulangan berjalan cepat dan menyeluruh.
“Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” ujar Luthfi.
BACA JUGA:Atasi Krisis Ekologi, Jateng Sepakat Olah Sampah Jadi Listrik Berskala Besar
Di samping membenahi etos kerja operasional, sistem tata kelola promosi pegawai juga masuk dalam radar pembersihan dari unsur nepotisme.
Sistem meritokrasi siap ditegakkan sebagai satu-satunya indikator valid untuk menempatkan abdi negara pada struktur kepemimpinan.