BPOM Tunjuk 5 Daerah di Jateng Jadi Pilot Project Program Idaman, Cegah Jamu BKO

Selasa 09-06-2026,18:03 WIB
Reporter : Wiwid Arif
Editor : Arief Setyoko

Institusi tersebut menyita sedikitnya 13.263 buah produk dari 147 item obat bahan alam tanpa izin edar yang diduga kuat terkontaminasi bahan kimia berbahaya.

"Terhadap temuan tersebut, BPOM telah melakukan pengamanan produk. Ini sebagai langkah awal untuk mencegah potensi peredaran lebih lanjut," kata Taruna.

BACA JUGA:Komisi A DPRD Jateng Gali Inovasi Pelayanan Publik ke Biro Organisasi Setda DIY

Tingginya angka pelanggaran juga terpotret dari hasil inspeksi rutin di seluruh wilayah Jawa Tengah sepanjang periode 2025 hingga 2026.

Dari total pemeriksaan terhadap 119 sarana produksi maupun distribusi, otoritas terkait menemukan 10.267 jenis produk obat bahan alam yang menyalahi aturan karena mengandung BKO.

Kendati penegakan hukum terus berjalan, BPOM tetap mengedepankan aspek pembinaan melalui pendampingan berkelanjutan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

BACA JUGA:Kembangkan Pariwisata, Komisi B DPRD Jateng Pelajari Inovasi HeHa Sky View Gunungkidul

Upaya edukasi itu digalakkan agar keaslian dan keamanan jamu tetap terawat. Terlebih lagi, jamu telah mendapatkan pengakuan resmi dari UNESCO sebagai warisan budaya takbenda dunia sejak tahun 2023.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoe mengapresiasi langkah progresif BPOM Pusat.

Dia] menilai, potensi ekonomi dari industri jamu tradisional di daerahnya sangat besar sehingga layak didorong menjadi bagian dari gaya hidup modern masyarakat.

"Kalau kita melihat di Solo, Sukoharjo, Semarang, masyarakat sudah menyajikan jamu di kafe-kafe," tutur Taj Yasin.

BACA JUGA:Diprotes Warga, Pemdes Madusari Secang Pastikan Pembangunan Lapangan Segera Dimulai

Kesadaran akan gaya hidup sehat ini, lanjut dia, mengalami peningkatan yang signifikan sejak pandemi Covid-19 melanda.

Meski demikian, Wagub mengingatkan masyarakat agar senantiasa selektif dan waspada sebelum membeli produk jamu di pasaran.

Pengawasan mandiri dari konsumen sangat diperlukan untuk menghindari dampak buruk BKO terhadap kesehatan tubuh. Pemerintah daerah pun, katanya, siap mendukung penuh program standardisasi dan pendampingan UMKM yang dijalankan oleh BPOM.

Kategori :