Nelayan Cilacap Curhat ke Wapres Gibran Soal Keterbatasan Solar Bersubsidi

Selasa 27-10-2026,14:34 WIB
Reporter : Wiwid Arif
Editor : Arief Setyoko

Pemprov Jateng sebelumnya telah mengumpulkan minyak jelantah dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).

"Ini potensi yang luar biasa. Kita dari Pemprov Jawa Tengah sebelumnya juga sudah mengumpulkan minyak jelantah dari teman-teman Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, pengumpulan ini harus lebih masif lagi karena lokasi produksinya ada di Cilacap," kata Sumarno.

BACA JUGA:Prabowo Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Rp116 Triliun di Cilacap, Targetkan 600 Ribu Lapangan Kerja

Untuk memperluas pengumpulan minyak jelantah, Pemprov Jateng akan mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Program tersebut direncanakan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, termasuk melalui kelompok masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).

"Ini menjadi potensi bagi masyarakat Jawa Tengah. Kita bicara masalah energi hijau dan kemandirian energi," jelas Sumarno.

BACA JUGA:Menaklukkan Lintasan Slamet Trail Run 2026: Kala Jalur Ekstrem Berjumpa Keramahan Warga

Rangkaian kunjungan berlanjut dengan dialog bersama masyarakat penghayat kepercayaan di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan, termasuk masalah tanah yayasan.

Sumarno mengatakan, persoalan tersebut telah dicatat untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Pemprov Jateng juga siap memberikan bantuan sesuai kewenangannya.

"Tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Bupati, mungkin bisa ditindaklanjuti dulu di kabupaten. Kalau memang diperlukan, kami dari Pemprov Jawa Tengah akan membantu," jelasnya.

BACA JUGA:Cegah Sengketa Keluarga, Pemkot Magelang Ajak Warga Urus Sertifikat Waris Tanah Sejak Dini

Sumarno menuturkan, Pemprov Jateng akan menindaklanjuti persoalan yang menjadi kewenangan provinsi.

Untuk masalah yang berada di luar kewenangan tersebut, pemerintah provinsi akan membantu koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait.

"Intinya Mas Wapres menyampaikan bahwa kita harus banyak berkolaborasi. Kalau itu menjadi kewenangan Pemprov, kita juga akan bergerak. Kalau bukan kewenangan kita, tentu saja kita membantu koordinasi, mendorong, dan mendukung agar itu bisa terealisasi," pungkas Sumarno.

Kategori :