Walikota Magelang Terharu, Paripurna Raperda APBD 2026 Disetujui 7 Fraksi Tanpa Interupsi

MAGELANGEKSPRES.ID - Walikota Magelang, Damar Prasetyono, berdiri di podium ruang rapat paripurna DPRD, usai ketujuh fraksi DPRD menyatakan setuju dan menerima tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam rapat paripurna, Selasa 25 November 2025 malam.

Berbeda dengan biasanya, suasana persidangan terasa teduh.

Paripurna berjalan tanpa riak meski daerah ini menghadapi pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam jumlah besar.

BACA JUGA:Pengesahan Raperda APBD Kota Magelang 2026 Mulus, DPRD dan Pemkot Bergerak Searah Hadapi Efisiensi

Damar menyebut, paripurna ini sangat krusial bagi 128 ribu warga Kota Magelang.

"Konsekuensi efisiensi kita lakukan bersama. Program yang langsung menyentuh masyarakat tetap menjadi prioritas," sebutnya.

Pengurangan TKD untuk Kota Magelang mencapai Rp126 miliar atau 24,45 persen.

Pemangkasan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Insentif Daerah (DID).

BACA JUGA:Di Kota Magelang Akses Kesehatan Makin Terbuka Berkat Layanan Puskesmas Buka Pagi-Sore

Pemkot Magelang, kata Damar, sempat dibuat pusing, kaena surat edaran pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran dan pengurangan TKD muncul 25 September 2025.

Padahal, jauh hari sebelumnya, pada 16 Agustus 2025, KUA PPAS sudah direncanakan matang.

"Seluruh perencanaan dipaksa untuk disesuaikan kembali. Seluruh OPD harus memetakan mana terprioritas, dan sektor mana saja yang mesti dikurangi," katanya.

Meski demikian, wancana penurunan TKD dan efisiensi tak dianggap menjadi momok yang mengerdilkan nyali pemerintahan.

BACA JUGA:Akses Berobat Makin Mudah Setelah Puskesmas di Kota Magelang Tambah Jam Layanan Hingga Sore Hari

Sumber: magelang ekspres