Gara-gara Lahan Liar, Pemkot Magelang Susah Wujudkan 0 Kawasan Kumuh

MAGELANG TENGAH - Pemkot Magelang optimistis dalam waktu dua bulan tersisa di tahun 2019 mampu mewujudkan target 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak atau populer disebut 100-0-100. Meski diakui, dari ketiga aspek tersebut, zero kawasan kumuh menjadi level paling sulit ditangani, karena masih adanya penduduk yang tinggal di atas lahan ilegal. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Magelang, Handini Rahayu, Rabu (9/10). Menurutnya, dari ketiga aspek, dua di antaranya yaitu akses sanitasi dan air minum nyaris tanpa kendala. Bahkan, pihaknya mengkalim keduanya sudah mendekati 100 persen. ”Berdasarkan data maupun survei yang kami lakukan, akses air minum persentasenya sudah 97 persen, kemudian sanitasi sekitar 97 persen juga. Nah, tinggal 0 kawasan kumuh ini yang masih cukup tinggi, karena tercatat 37 hektar masyarakat menempati kawasan kumuh,” kata perempuan yang akrab disapa Dini itu. Baca Juga Sungguh Terlalu, Pria di Magelang Setubuhi Anaknya Sendiri Berkali-kali Menurut dia, jumlah 37 hektar mendasari hitungan statistik tahun 2018 silam dan kemungkinan saat ini sudah mulai menurun. Akan tetapi, dia memprediksi bahwa penurunan angka tersebut masih sangat kecil, lantaran masih adanya pemanfaatan lahan ilegal untuk pemukiman. ”Kawasan kumuh ini 90 persennya disumbangkan di kawasan squatters (liar), ilegal, sempadan sungai, tanah bengkok, kawasan rel kerta api, dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa menanganinya karena memang lahan-lahan itu tidak sesuai peruntukannya,” ucapnya. DIni menyebutkan, kawasan kumuh di lahan liar itu didominasi berada di Kawasan Rejowinangun. Kawasan Rejowinangun, sebutnya, terdiri dari empat kelurahan antara lain Kelurahan Panjang, Gelangan, Rejowinangun Utara, dan Tidar Utara. ”Jumlahnya masih 18,18 hektar di Kawasan Rejowinangun di antaranya termasuk dalam kawasan kumuh. Sisanya menyebar di 13 kelurahan lain, walaupun tidak terlalu besar,” ungkapnya. Meski demikian, pihaknya optimistis pada tahun depan, dua program kolaboratif yakni Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dan Kampung Tematik Terpadu dan Hijau (Teduh) akan menghasilkan prestasi menggembirakan. Termasuk pengentasan kawasan kumuh ini. ”Di dalam dua program ini termaktub strategi, kolaborasi dengan masyarakat, baru nanti kegiatan pembangunan fisik, dan nonfisik. Sasaran utamanya adalah komunitas dan warga di kawasan itu,” ujarnya. Dini menjelaskan, untuk mencapai target 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak sangat bergantung terhadap dukungan partisipasi masyarakat. ”Sinergisitas ini jadi kata kunci keberhasilan prakarsa 100-0-100. Karena itulah, kami disamping menggandeng OPD terkait, juga wajib melibatkan masyarakat dalam rangka perwujudan program ini,” pungkasnya. (wid)      

Sumber: