18 Pendaftar Diduga Pakai SKD Palsu

Didorong Dirikan Posko Aduan PPDB MAGELANGEKSPRES.COM, WONOSOBO - Komisi DPRD Wonosobo mendorong agar Dikpora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) mendirikan posko aduan untuk PPDB SMP berbasis zonasi. Hal tersebut untuk menampung kesulitan masyarakat saat mendaftar sekolah. “Saya minta Dikpora perlu membuka posko aduan. Sehingga kesulitan atau keluhan wali murid bisa secepatnya diatasi,” ungkap Wakil Ketua Komisi D DPRD Wonosobo, Mugi Sugeng kemarin. Menurutnya, meski sudah dilakukan sosialisasi, tetapi masih banyak orang tua yang belum memahami tata cara pendaftaran. “Banyak wali murid yang masih bingung. Jadi butuh ruang untuk bertanya dan menyampaikan  persoalan yang dihadapi,” ucapnya Sementara itu, sebelumnya sejumlah wali murid mendatangi Kantor Dikpora Kabupaten Wonosobo. Kedatangan mereka ini untuk mengadukan dugaan penggunaan surat keterangan domisili (SKD) palsu dalam PPDB di salah satu SMP negeri favorit di Wonosobo. Saaat ditemui, salah satu wali murid asal Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Muhamad Anzja Chabbani Ista'la mengungkapkan, kedatangannya dirinya bersama sejumlah wali murid ini untuk mengadukan kepada pihak Dikpora Wonosobo terkait dugaan penggunaan SKD palsu dalam PPDB online sistem zonasi ini. "Sejak simulasi PPDB online sudah banyak yang menggunakan SKD palsu. Pada hari pertama simulasi memang belum ada, semuanya kalau dilihat masih menggunakan kartu keluarga (KK) semua," katanya. Namun, pada hari kedua tiba-tiba nilai skor siswa langsung berubah. Siswa yang berada di peringkat bawah karena jarak rumah dengan sekolah jauh itu naik ke peringkat atas. Diduga mereka langsung mengurus pembuatan SKD dalam sehari. "SKD tersebut kemudian dimasukkan pada simulasi kedua, sehingga nilainya berubah. Penggunaan SKD palsu ini bisa dilihat dari temen-temen satu SD dengan adik saya," bebernya. Lebih lanjut, orang tua dan adik saya sangat paham dengan siswa mana yang mempunyai jarak yang jauh dari sekolah tetapi memiliki skor yang tinggi. Sebab itu, pihaknya kemudian mengumpulkan wali murid dari beberapa sekolah dasar untuk mengumpulkan data siswa yang jaraknya jauh dari SMP. "Para siswa dan wali muridkan paham mana siswa yang satu sekolah di SD yang rumahnya jauh tetapi skornya tinggi. Kami berhasil mengumpulkan data sekitar ada 18 anak yang diduga menggunakan SKD palsu, itu saja baru dari satu SD," katanya. Sementara itu, salah satu panitia PPDB SMP N 1 Wonosobo, Sutikno mengatakan, terkait dengan SKD, pihak panitia tahunya apabila berkas itu sudah masuk di sistem maka apabila ada perubahan domisili atau lain sebagainya itu ada di dinas terkait. Jadwal untuk merubah itu pada tangga 24-29 Juni 2019. "Bagi masyarakat yang ingin merubah koordinat dan lain sebagainya dilakukan pada tanggal 24 sampai 29 Juni 2019. Seharusnya perubahan itu dilakukan di dinas tapi bisa dilakukan juga disekolah. Kami juga melayani perubahan data tetapi walaupun kita menerima perubahan data tapi dealnya itu di dinas terkait," pungkasnya.( gus)

Sumber: