Anggaran Pemindahan Ibu Kota Direvisi

JAKARTA - Nilai anggaran pemindahan Ibu Kota Negara kemungkinan besar direvisi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut, besaran nilai akan diumumkan pada November mendatang. "Estimasinya ya bisa naik, bisa juga turun. Perubahan ini karena saat pertama menentukan estimasi biaya, Bappenas menghitung dengan mempertimbangkan tiga kota usulan sebelumnya yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, itu poinnya," papar Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata, kemarin (10/9). Didesak berapa bocoran sementara hasil perhitungan Bappenas, Rudy belum mau menyebutkan. "Nanti dong. Lho kan dihitung lagi. Estimasinaya bisa turun naik. Memang di awal dipatok sekitar Rp466 triliun," terangnya. Angka tersebut, sambung dia, juga di luar biaya lain yakni operasional pemerintahan selama masa pembangunan dan selama masa transisi. "Kalau itu Rp466 triliun itu dialokasikan dari tiga skema pembiayaan. Pembiayaan terbesar bersumber dari patungan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha yakni Rp253,4 triliun atau sekitar 54,4 persen," ungkapnya. Untuk pembiayaan kedua bersumber dari swasta sebesar 26,4 persen mencapai Rp123,2 triliun dan pembiayaan ketiga dari APBN sekitar 19,2 persen atau Rp89,4 triliun. "Pemerintah menargetkan peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara akan dilakukan bertahap tahun 2021 dan pemindahan ibu kota negara dimulai tahun 2024," ungkapnya. Untuk persiapan regulasi dan pengaturan teknis termasuk rencana induk (masterplan) tata kota dilakukan mulai tahun 2020. "Tahun ini ya, masterplannya disusun. Targetnya, peletakan batu pertama 2021. Sekali lagi, soal estimasi biaya, sedang dihitung kembali," jelasnya. Sementara itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mendukung penuh rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke wilayah dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, sebagaimana diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu. Salah satu jalan tol yang dikelola oleh anak usaha Jasa Marga, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, akan melintasi Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara yang hingga awal September 2019 ini hampir rampung 100 persen. "Saat ini progres konstruksi seluruhnya telah mencapai 97 persen. Kami optimistis untuk Seksi II hingga Seksi IV Palaran dapat dioperasikan secara fungsional akhir Oktober," terangnya. Nah untuk, Seksi V dan I yang merupakan dukungan konstruksi pemerintah masih ada beberapa yang harus dikejar dan ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2019. Jelas ya, kita dahulukan Seksi II dan seksi IV, selanjutnya seksi-seksi lain kita kejar, tegasnya. Jalan tol Balikpapan-Samarinda memiliki total panjang 99,350 Km terdiri dari 5 seksi, yaitu Seksi V ruas Balikpapan (Km 13) Sepinggan (11,500 Km), Seksi I ruas Balikpapan (Km 13) Samboja (22,025 Km), Seksi II ruas Samboja Muara Jawa (30,975 Km), Seksi III Muara Jawa Palaran (17,300 Km) dan Seksi IV Palaran Samarinda (17,550 Km). Jalan tol dengan investasi sebesar Rp9,97 triliun ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana dari lima seksi jalan tol, Pemerintah memberikan dukungan konstruksi di Seksi V dan Seksi I dengan total panjang 33,115 Km yang bertujuan meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut. Sementara untuk Seksi II hingga seksi IV sepanjang 66,235 Km, pembangunannya menggunakan dana dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS). Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani yang mendampingi Kepala BPJT dalam kunjungan itu juga menyoroti percepatan penyelesaian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda mengingat jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini pasti menjadi cikal bakal pembangunan infrastruktur lainnya untuk mengembangkan suatu kawasan ekonomi terpadu. "Salah satunya, jalan tol ini akan terhubung langsung Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, 11 Km dari Balikpapan. Dapat diproyeksikan juga jalan tol ini akan mendapatkan bangkitan lalu lintas karena berperan sebagai penghubung ibu kota negara dengan dua daerah utama lainnya, yaitu Balikpapan dan Samarinda," ujar Desi. Direktur Utama PT JBS STH Saragi optimistis dapat memenuhi target jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Tol Balikpapan-Samarinda per harinya. "Saat ini kami menargetkan sekitar 10.000 kendaraan dapat melewati jalan tol ini setiap harinya. Kami optimistis angka tersebut dapat tercapai, bahkan lebih dari itu, karena Samboja sebagai daerah yang dilewati jalan tol ini telah resmi wilayahnya menjadi bagian dari ibu kota negara yang baru," papar Saragi. Diharapkan rampungnya pengerjaan Jalan tol Balikpapan-Samarinda ini dapat menjadi sarana dasar pengembangan ibu kota negara baru, serta turut mendukung percepatan distribusi barang dan jasa antara dua kota tersebut yang dapat memangkas waktu perjalanan non jalan tol yang sebelumnya mencapai empat jam, menjadi satu jam. Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menyiapkan sejumlah infrastruktur Angkutan Massal yang terintegrasi dan ramah lingkungan di daerah tersebut. "Di ibukota baru nanti, kami akan siapkan konektivitas transportasi yang terintegrasi antar modanya melalui angkutan massal dan berkonsep ramah lingkungan atau minim emisi," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam siaran pers yang diterima Fajar Indonesia Network (FIN). Menhub menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur transportasi massal agar di ibukota yang baru nanti angkutan massal menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk bertransportasi. "Jadi memang kita konsisten untuk transportasi (berbasis) kendaraan massal untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Kalau pun ada kendaraan pribadi, saya inginkan kendaraan bertenaga listrik yang beroperasi," ungkap Menhub. Ditambahkannya, sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan misalnya : Angkutan massal seperti, Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT). "Jadi pembangunan ini merupakan rencana jangka panjang. Kita akan bangun secara bertahap," imbuhnya. Sementara terkait infrastruktur transportasi udara dan laut, Menhub menjelaskan, pengembangan bandara dan pelabuhan pun akan dilakukan untuk mendukung konektivitas transportasi dari dan ke Kalimantan. (ful/fin)

Sumber: