Nasib P3K Tak Jelas, DPRD Pekalongan Desak Kepres Cepat Turun

MAGELANGEKSPRES.COM,KAJEN - Meski sudah setahun seleksi, nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum jelas. Atas kondisi tersebut, Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan sempat mempertanyakan langsung ke Kementrian Pemerintahan dan Aparatur Negara (Kemen-PAN). Hal itu dibenarkan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan Dody Prasetyo saat dihubungi Radar, Minggu (16/2/2020). Ia menyatakan bahwa sebagai wakil rakyat dirinya ikut merasa prihatin. Sebab nasib tenaga pendidik terutama honorer K2 dan lolos seleksi P3K sampai saat ini belum turun. \"Sebelumnya kita sudah mempertanyakan langsung ke Kemen-PAN, dan kita berharap KEPRES tentang P3K segera turun. Karena sudah setahun ini tes P3K 2019 lalu belum ada kabar padahal kabar baik itu sudah ditunggu tunggu tenaga honorer K2 Kabupaten Pekalongan, \" katanya. Padahal dalam aturan pengangkatan P3K sudah jelas mengenai besaran gaji ataupun tunjangan lain. \"Untuk aturan soal besaran gaji P3K sudah ada yaitu Permenkeu No 8/PMK.07/2020 yang mengatur DAU tambahan untuk penggajian P3K, \" terangnya. Disinggung mengenai nasib honorer yang tidak masuk P3K dan gaji melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos), Dody menegaskan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan membahas bersama Dindikbud Kabupaten Pekalongan. Karena bagaimanapun tenaga honorer juga perlu diperhatikan kesejahreraanya. \"Adanya kabar tentang honor, perlu pencermataan terhadap Permendikbud No 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, di Permen ini juga mengatur tenta g penggunaan dana Bos maksimal 50 persen untuk gaji honorer. Untuk itu nanti akan kita bahas hal ini dengan Dindikbud, jangan sampai penggunaan dana Bos menyimpang dan jangan sampai menyuburkan honorer yang baru di Kabupaten Pekalongan. Karena honorer yang sekarang saja masih diperjuangkan nasibnya, namun bagaimana kalau tambah terus, \" lanjutnya seraya menjeaskan dalam aturan baru guru penerima Bos harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, dan sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019. \"Dalam aturan juga disebutkan honorer yang sudah punya NUPTK sampai tahun 2019 lalu, nah bagaimana nasib honorer yang belum memperoleh NUPTK, itu akan kita bahas, \" pungkasnya. (Yon)

Sumber: