1.600 PPKBD di Temanggung Digerakkan Demi Target KB Tahun Ini

TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID - Sebanyak 1.600 pembantu petugas KB desa (PPKBD) dan sub PPKBD di tingkat RW di Kabupaten Temanggung digerakkan guna memenuhi target KB di tahun 2022 ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP4KB) Kabupaten Temanggung, Sri Endang Praptaningsih mengatakan, target dalam RPJMD Kabupaten Temanggung sembilan persen, untuk mencapai target ini pihaknya melakukan berbagai langkah.

"Salah satunya dengan menegrahkan PPKBD dan sub PPKBD di tingkat RW," terangnya, Selasa (11/10).

Ia menuturkan mereka masing-masing memiliki data "by name by address. Sehingga lebih mudah menjangkau masyarakat yang belum ber-KB.

"Harapannya masing-masing sub PPKBD ini bisa mengadvokasi satu orang di subnya itu untuk ber-KB yaitu yang tidak ingin anak lagi atau ingin anak ditunda supaya ikut ber-KB karena PUS masih ada kemungkinan untuk hamil," katanya.

Memang diakuinya, tingkat kesadaran pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Temangung, mengikuti program keluarga berencana (KB) cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan angka peserta KB aktif atau akseptor aktif di Kabupaten Temanggung mencapai 75,12 persen.

PUS di Kabupaten Temanggung tercatat 131.030 dan 98.433 di antaranya menjadi akseptor.

Ia menyebutkan dari 75,12 akseptor aktif tersebut, sebanyak 13.037 orang menggunakan IUD, 6.110 orang MOW, 205 orang MOP, kondom 6.694 orang, implant 25.173 orang, suntik 41.560 orang, pil 5.654 orang.

"Dalam setiap safari KB, alat kontrasepsi yang paling banyak diminati adalah implant, sedangkan alat kontrasepsi suntik kebanyakan mandiri," katanya.

Ia menuturkan angka unmet need hingga bulan Agustus 2022 di Temanggung sebanyak 12,46 persen. Unmet need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi.

"Artinya angka unmet need masih tinggi, karena target dalam RPJMD Kabupaten Temanggung sembilan persen. Sehingga kami butuh upaya bagaimana unmet need ini mau ber-KB atau unmet need ini turun persentasenya," katanya.

Endang menyampaikan sekarang pihaknya baru melakukan monitoring dan evaluasi di kecamatan. Monitoring terkait dengan Bangga Kencana, yang salah satunya terkait dengan unmet need ini. (Set)

Sumber: magelangekspres.com