Perhatikan Kesejahteraan Pendidik PAUD di Wonosobo, Masih Ada yang Berhonor Rp50 Ribu

WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID- Untuk mendapatkan masukan mengenai kebijakan dan pelayanan pendidikan, termasuk masalah ULD dan PAUD, Dikpora Wonosobo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP). Melalui forum tersebut, pelayanan pendidikan akan semakin meningkat.

“Forum konsultasi publik atau FKP ini soal kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini dan unit layanan disabilitas di Wonosobo,” ungkap Sekdis Dikpora Wonosobo, Slamet Faizi kemarin.

Hadir dalam acara tersebut, wakil ketua Komisi D DPRD Wonosobo, Dewan Pendidikan, perwakilan satuan pendidikan, Himpaudi, IGTKI, Bunda PAUD dan ketua paguyuban kades.

Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu kerja utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Wonosobo. Pendidikan anak usia dini memiliki peranan strategis dalam membentuk karakter anak di usai emas. Namun sejumlah persoalan masih perlu mendapatkan perhatian.

“PAUD merupakan kerja utama dinas pendidikan, dan APK PAUD masih rendah, termasuk kesejahteraan bagi guru -guru PAUD,” katanya.

PAUD terdiri dari dari formal yaitu Taman Kanak-kanak dengan usia 4-6 tahun dan PAUD non formal yang terdiri dari kelompok bermain, taman penitipan dan satuan PAUD sejenis. Jumlah lembaga PAUD di Wonosobo terdiri dari TK sebanyak 343, kelompok bermain sebanyak 174, satuan PAUD sejenis sebanyak 161 dan TPA sebanyak 2.

“Kepemilikan PAUD diantaranya milik pemerintah, milik desa dan milik swasta atau yayasan, dengan jumlah siswa anak terbanyak di TK mencapai 14.405 anak, disusul SPS sebanyak 5.768 anak, KB sebanyak 4.857 anak dan TPA sebanyak 132 anak,” bebernya.

Sedangkan angka partisipasi kasar masih cukup rendah, yaitu terdiri dari PAUD formal 47,72, APK PAUD non formal 5,19 dan APK PAUD 59,01. Melalui forum ini bisa ditingkatkan, karena PAUD berbicara peran swasta, peran masyarakat dalam pendidikan.

“Pentingnya kesadaran pendidikan anak usia dini, baik di tingkat desa, kelurahan maupun kecamatan,” ucapnya.

Berkaitan dengan kesejahteraan atau insentif sebagian besar pendidik PAUD non PNS yang masih cukup rendah, bahkan ada yang dibawah angka Rp150 ribu per bulan, pihaknya mengaku akan menampung hal tersebut sebagai masukan. Utamanya terkait masalah standarisasi honor.

“Total jumlah pendidikan PAUD sebanyak 1090 orang, ada yang sudah PNS, ada yang sudah mendapatkan sertifikasi, serta mendapatkan bantuan dari APBD serta mendapatkan bantuan dari desa, namun sebagian besar belum mendapatkan insentif, bahkan ada yang dibawah Rp150 ribu per bulan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Wonosobo, Izanatul Muziah mengemukakan FKP memiliki posisi strategis untuk memberikan masukan dan mengevaluasi pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Melalui forum ini kita menjadi tahu, mana yang kurang dan mana yang patut ditingkatkan,” katanya.

Menurutnya, masukan dari sejumlah pendidikan PAUD Wonosobo terkait dengan honor yang masih dibawah Rp150 ribu, bahkan ada yang Rp50 ribu per bulan perlu mendapatkan evaluasi. Pihak Dikpora, camat dan desa harus membicarakan hal tersebut secara sungguh-sungguh.

Sumber: magelangekspres.com