Batas Haji Usia Maksimal 65 Tahun Dihapus, Anggota DPR RI KH Muslich: Yang Sudah Daftar Jangan Dicabut

 

MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID - Bagi warga Indonesia yang sudah mendaftar haji dan berusia 65 tahun tidak perlu mencabut. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi VIII DPR RI KH Muslich Zainal Abidin saat Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (19/11/2022).

"Padahal standar 65 tahun hanya karena covid-19. Jadi nuwun sewu, disampaikan ke masyarakat kita, yang sudah daftar jangan dicabut," imbaunya.

Dijelaskan yang mestinya berangkat haji tahun 2020 pemberangkatannya diundur menjadi tahun 2022 karena pandemi. Di tahun pemberangkatan tersebut aturan dari Arab Saudi yang bisa berangkat haji maksimal usia 65 tahun. 

"Banyak laporan dengan kejadian tahun 2020, yang umur lebih 65 tahun banyak yang dicabut. Tahun 2023 stabil, jadi tetap," tegas Politisi PPP ini.

Dijelaskan kuota jemaah haji asal Indonesia pada tahun 2020 adalah 221.000. Tahun 2021 tidak ada pemberangkatan karena pandemi covid. Kasus covid mulai mereda pada tahun 2022, kuota hanya 50 persen dari kuota tahun 2020. Jumlah yang diberangkatkan tahun 2022 sebanyak 100.051 jemaah. 

"Kemenag (Kementerian Agama) kalau tidak salah tanggal 23 November akan ke Makkah. Kalau bisa Indonesia minta tambahan kuota," terangnya.

Diutarakan, masa tunggu tiap daerah berbeda-beda. Untuk Jawa Tengah masa tunggunya sampai 31 tahun. Dalam pemberangkatan musim haji tahun 2023 akan diutamakan bagi usia tua.

"Saya dan kawan-kawan di DPR membuat aturan. Bagi yang umur 75 tahun dan umur porsi (lama daftar) sudah 3 tahun, bisa dimajukan. Tapi itu terbatas," jelas KH Muslich yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil VI Jateng.

Dijelaskan, kuota untuk usia 75 tahun hanya 1,5 persen dari jumlah jemaah haji yang akan diberangkatkan. Diharapkan tahun 2023 kuotanya bisa bertambah.

"Kalau tahun 2020 jumlahnya 221.000. Tahun 2023 semoga bisa 250.000. Kita tingkatkan lagi," tandasnya.

Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan tersebut digelar Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Selain Anggota DPR RI KH Muslich Zainal Abidin ada Dewan Pengawas (Dewas) BPKH, Dr Mulyadi.

Tak ketinggal juga Kepala Kantor Kemenag Kota Magelang Drs H Sofia Nur M.Pd dan Wakatib Syuriyah PCNU Kabupaten Magelang, KH Abdul Aziz Idris. Sebagai pesertanya di antaranya penyuluh agama, tokoh masyarakat hingga biro umrah dan haji.

Dewas BPKH Dr Mulyadi berharap agar antrean untuk bisa melaksanakan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia tidak terlalu panjang.

"Berharap antrean tidak terlalu panjang. Perlu ada diskusi dengan Kementerian Agama dan DPR yang punya keputusan regulasi dan undang-undang," tandasnya.

Dijelaskan realisasi dana untuk kemaslahatan umat sampai Desember 2021 adalah Rp180,63 miliar.

"Kemaslahatan tersebut untuk pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, sarana dan prasarana," bebernya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kota Magelang, Drs H Sofia Nur M.Pd mengatakan pendaftaran haji bisa lewat aplikasi. Datang ke Kantor Kemenag juga bisa.

"Kalau bapak mau datang ke Kantor Kemenag itu ada ruangan khusus. Saat ini di Kabupaten Magelang masih pembangunan. Di Kabupaten Magelang pendaftarnya 800 sampai 1.000 orang tiap tahunnya. Semua terlayani dengan baik," jelasnya.

Pihaknya mengatakan Kantor Kemenag se-Indonesia akan berbenah. Di Kota Magelang sendiri tanahnya dalam proses. Karena, belum menjadi tanah milik Kemenag. Tapi masih milik Pemkot Magelang.

"Pak wali beberapa waktu lalu mengatakan, Kantor Kemenag ini bisa dimiliki. Mudah-mudahan tahun ini bisa diberikan. Kalau memiliki 250 meter pesegi bisa dibikin Kantor Pelayanan Haji. Kalau di Kota Magelang 185 pendaftar dalam satu tahun," tandasnya.

Dijelaskan di Kota Magelang dari tahun ke tahun mendapat kuota 157 jamaah. Khusus di tahun 2022 hanya mendapat 76 kuota.

Wakatib Syuriyah PCNU Kabupaten Magelang, KH Abdul Aziz Idris mengatakan, masyarakat diharap jangan termakan berita hoaks terkait dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Masyarakat lebih percaya hoaks di medsos. Dana haji untuk pembangunan IKN, pembangunan infrastruktur. Itu tidak benar. Biar masyarakat paham," jelasnya.

Dampak dari hoaks tersebut, lanjutnya berdampak adanya calon jemaah haji yang sudah mendaftar menarik diri.

"Ada kasus jemaah haji menarik dana haji karena terprovokasi berita hoaks. Dana itu ditarik untuk pribadi, tidak untuk haji, maka dikhawatirkan mati dalam keadaan Yahudi," ujarnya.

Dikatakan, pelayanan haji untuk masyarakatnya, dibanding negara-negara di dunia ini, pelayanan Pemerintah Indonesia tergolong terbaik.

"Satu Pemerintah Arab Saudi. Kedua adalah Indonesia," cetusnya.

Diceritakan dirinya berangkat haji dari Yaman tahun 2010 saat menempuh studi. Di negara yang masuk Timur Tengah tersebut warganya berangkat secara mandiri.

"Saya haji tahun 2010 dari Yaman. Di sana tidak ada waktu tunggu. Tapi pemerintah di sana tidak membantu seperti di Indonesia. Dilepas begitu saja," ceritanya.

Sebagai warga Indonesia patut bersyukur. Tidak semua negara di dunia ini mengurus masyarakatnya dalam memberi pelayanan ketika melaksanakan ibadah haji di Makkah.

"Kita bersyukur Kemenag ini tetap eksis di NKRI. Di negara lain tidak berkepentingan mengkoordinasi rakyatnya. Bagi negara sekuler, ibadah haji memang privat," tandasnya.

Saat KH Abdul Aziz Idris berangkat dari Yaman merasa iri melihat jemaah haji dari Indonesia yang mendapat pelayanan dari pemerintahnya. Baik akomodasi hingga transportasinya semua sudah diatur.

"Sangu dewe, makan ya sendiri. Tidak ada living cost. Di Mina rebutan tenda dengan orang-orang Mesir. Siapa yang masuk di situ, dia yang dapat. Di sana tidak ada pembimbing. Benar-benar mandiri. Dilepas begitu saja. Kalau Indonesia tertib. Ada pembimbingnya. Ada gelangnya juga," ceritanya.

Dijelaskan, cerita di atas sebagai gambaran bahwa Pemerintah Republik Indonesia melayani dengan baik.

"Ketika ada jemaah haji yang mau berangkat disuport. Tidak termakan dengan hoaks tadi. Supaya masyarakat tidak punya kekhawatiran," tandas kiai yang saat itu mengenakan peci hitam.

Dijelaskan pengelola haji tidak hanya dari Kemenag. Itu lintas kementerian. Menjadi kerja besar pemerintah untuk masyarakat muslim Indonesia.

"Pemerintah kerja besar, kerja banyak. Melayani rakyat sendiri tapi tidak di negara sendiri. Kita harus percaya sepenuhnya dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah. Ada Kementerian Luar Negeri dan lainnya," katanya. (adv/man)

Sumber: