Banyak Warga Kesulitan Daftar KIS, DPRD Kabupaten Tegal Angkat Bicara

SLAWI, MAGEKANGEKSPRES - Masyarakat Kabupaten Tegal banyak yang mengeluhkan soal pendaftaran Kartu Indonesia Sehat (KIS). Mereka cenderung diabaikan ketika mendaftar melalui pemerintah desa maupun dinas terkait.

Maraknya permasalahan itu, membuat Anggota DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi PDI Perjuangan Fatkhurohman angkat bicara.

Legislator dari dapil 2 meliputi Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Talang dan Kecamatan Dukuhturi ini mengaku kerap mendapat curhatan dari masyarakat ihwal pendaftaran KIS yang sulit.

Padahal, KIS yang merupakan program dari pemerintah pusat itu sangat bermanfaat bagi masyarakat tidak mampu. Mereka sangat terbantu ketika hendak mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.

"Setiap warga yang akan membuat KIS, selalu dipersulit. Mereka harus menunggu lama, padahal KIS akan digunakan untuk berobat," kata Sarjana Ilmu Politik ini, saat ditemui di Ruang Fraksi PDI Perjuangan, Rabu (13/11).

Anggota DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi PDI Perjuangan Fatkhurohman bersama dua anggota DPRD lainnya sedang berbincang-bincang. Foto: YERI NOVELI/RADAR SLAWI--

Dia menyarankan, sebaiknya pemerintah desa melakukan pendataan ulang terhadap warga. Utamanya bagi warga miskin yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), supaya didaftarkan. Sehingga mereka bisa mendapatkan KIS untuk pelayanan kesehatan secara gratis.

"Kalau tidak punya KIS, terpaksa warga harus hutang untuk biaya pengobatan. Kadang juga ada warga yang putus asa hingga akhirnya meninggal dunia," kata Pa'o, sapaan akrab politikus PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, permasalahan soal KIS, tidak hanya saat mendaftar. Warga yang sudah terdaftar juga terkadang hangus. Sehingga KIS tersebut tidak bisa digunakan ketika berada di rumah sakit.

"Saya sangat menyayangkan kondisi ini. Mestinya, pemerintah melayani masyarakat secara maksimal, jangan malah mempersulit mereka," cetusnya.

Dia menyebut, KIS acapkali terjadi salah sasaran. Warga yang dikategorikan mampu, tapi justru terdaftar sebagai peserta KIS. Menurutnya, ini sebenarnya kesalahan dari pihak desa atau pemerintah pusat.

"Makanya ini harus dilakukan verifikasi validasi. Sehingga warga yang benar-benar membutuhkan, bisa terdaftar sebagai peserta KIS," tandasnya. (ADV)

Sumber: