Paslon DAMAI Beri Kritik Petahana Soal Kebutuhan Dasar hingga Dokter Diangkat Jadi Direktur TKL

Pasalnya, adanya fakta itu memunculkan persepsi bahwa Kota Magelang tidak punya tokoh yang layak mengelola objek wisata terbesar yakni Taman Kyai Langgeng.

"Apakah Kota Magelang tidak punya putra-putri terbaik, sehingga mengangkat jabatan strategis seperti itu tidak dikaji latar belakang maupun pengalamannya. Kalau kami, percaya diri dan optimistis bahwa putra-putra daerah terbaik ada di Kota Magelang ini," tandasnya.

BACA JUGA:Pasangan Damai Akan Beri Beasiswa Bagi Santri di Kota Magelang

BACA JUGA:Relawan Banteng Lawasan Bergerak ke Akar Rumput Menangkan Paslon Damai di Pilkada Kota Magelang

Penampilan calon wakil walikota nomor urut 2, dr Sri Harso juga tak kalah memukau.

Saat segmen saling bertanya bagi calon wakil walikota Magelang, mantan Direktur RSUD Tidar itu ingin menciptakan layanan kesehatan yang istimewa.

"DAMAI ingin agar layanan kesehatan milik pemerintah bisa buka sampai sore hari. Jam operasionalnya kita tambah, nakesnya kita tambah, dan dokter-dokternya akan kita tambah, baik di puskesmas maupun rumah sakit," ucap Sri Harso.

BACA JUGA:Wisata Tabebuya Punya Daya Tarik, Pasangan Damai akan Beri Fasilitas Wisata Jika Terpilih

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Magelang dari Partai Demokrat, Marjinugroho menilai, penampilan pasangan DAMAI mencerminkan calon pemimpin yang visioner dan memahami secara detail persoalan yang dirasakan masyarakat.

"Tadi ada tudingan kalau Damai mengcopy program dana RT Rp30 juta, padahal konsep dan programnya sangat berbeda," katanya.

Menurut Marjinu, Dana RT sebesar Rp50 juta per tahun, Dana RW Rp40 juta per tahun, dan Dana Kelurahan Rp50 juta per tahun, adalah murni gagasan yang muncul dari DAMAI, karena melihat fakta program pemerintahan sebelumnya yang banyak permasalahan dan persoalan.

"Saat debat sudah disampaikan Mas Damar. Beliau tidak ingin kalau pemangku RT dan RW itu justru tersandung masalah karena mengelola dana masyarakat yang begitu besar," imbuhnya.

BACA JUGA:Inginkan Perubahan, Ribuan Warga Kota Magelang Siap Menangkan Damai

Memperjelas program DAMAI, Marjinu menyebut bahwa dana RT, RW, dan kelurahan nantinya akan muncul melalui musyawarah kelurahan (muskel).

Sedangkan pengelola dan penanggung jawabnya berasal dari unsur organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Kecamatan.

Sumber: magelang ekspres