Paslon DAMAI Beri Kritik Petahana Soal Kebutuhan Dasar hingga Dokter Diangkat Jadi Direktur TKL

"Kami tidak ingin membebankan masalah pertanggungjawaban dan pengelolaannya itu ke masyarakat tingkat RT dan RW. Tapi nanti tanggung jawab ada di masing-masing OPD, karena memang mereka yang punya kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas mengelola anggaran," tuturnya.

Meski berbentuk Muskel, Marjinu menyebut bahwa realisasi di lapangan tidak akan mengurangi masing-masing pos anggaran.

"Penerapannya lebih simpel, elegan, dan sesuai aturan, karena dilakukan oleh ahlinya. Meskipun pengusulannya tetap dari masyarakat tingkat RT," jelasnya.

BACA JUGA:Misi Damai Kota Magelang, Cairkan Dana RT Rp50 Juta, Dana RW Rp40 Juta, Dana Kelurahan Rp50 Juta

Program yang diusung DAMAI, imbuh dia, juga menjamin pencairan anggaran sesuai dengan yang masyarakat usulkan.

"Kalau program pemerintahan sebelumnya kan usulannya Rp30 juta tapi realisasinya ada yang cuma Rp5 juta, Rp7 juta, dan lainnya. Nah yang akan datang, kita menjamin, usulan Rp50 juta bisa terealisasi semua, sehingga tidak menjadi silpa," pungkasnya. (wid)

Sumber: magelang ekspres