Aksi Demo Tolak Regulasi ODOL, Sopir Truk Blokir Jalan Wonosobo - Kertek

Pihaknya berharap regulasi ODOL dikaji ulang dan kalau perlu tidak diperlakukan.

BACA JUGA:Soal Retribusi Pasar Pemkab Wonosobo Boncos, Subsidi Tarif Ada yang Capai 82 Persen

Regulasi tersebut dirasa sangat memberatkan bagi para supir truk.

Penghasilan yang sedikit harus digunakan untuk membayar pungutan liar di lapangan.

"Kami siap mengikuti aturan tersebut. Tapi tidak semua beban diberikan pada supir. Pengusaha truk juga ikut menanggung biaya operasional khusus di perjalanan tersebut. Tapi rata-rata pengusaha tidak mau. Masak supir yang harus menanggung beban itu," keluhnya.

BACA JUGA:Menuju Wonosobo Sehat, DLH Buka Layanan Uji Sampel Lingkungan

Peserta aksi sempat merasa kecewa karena meski waktu sudah beranjak siang belum ada perwakilan dari Polres, wakil rakyat dan Dinas Perkimhub Wonosobo yang mau memberikan statemen menjawab tuntutan peserta demontrasi.

Sementara itu, Kepala Disperkimhub Wonosobo Agus Susanto mengatakan bahwa regulasi ODOL bukan kebijakan lokal tapi regulasi yang berlaku secara nasional.

Pemerintah pusat kini sedang merumuskan kebijakan yang win-win solution.

BACA JUGA:Korban Kedua yang Hanyut di Sungai Kauman Wonosobo Ditemukan Meninggal

"Regulasi ODOL itu dari pemerintah pusat, dari Kementerian Perhubungan RI. Kami di daerah itu hanya melaksanakan kebijakan atau peraturan Menteri Perhubungan RI. Jadi tidak ada kewenangan pemerintah daerah untuk menyimpang dari aturan itu," sebutnya.

Pihaknya menambahkan, terkait regulasi ODOL praktek di lapangan adalah sesuatu yang dinamis.

Tapi intinya keselamatan, keamanan, kelancaran berlalu lintas itu sama-sama musti menjadi panduan dan pegangan semuanya.

Sumber: wonosobo ekspres