Pedagang Margasari Geruduk DPRD! Pasar Sepi, Pedagang Liar Merajalela

SLAWI, MAGELANGEKSPRES – Suasana Kantor DPRD Kabupaten Tegal, Rabu (29/10/2025) siang, mendadak memanas. Puluhan pedagang Pasar Margasari berbondong-bondong “menggeruduk” gedung wakil rakyat itu. Mereka datang bukan untuk berdemo anarkis, melainkan untuk menyampaikan jeritan hati, karena pasar yang menjadi sumber nafkah mereka kini sepi pembeli dan kian terpuruk.

“Kami sudah tidak kuat, Pak. Dagangan tidak laku, modal habis, tapi pungutan tetap jalan. Kami minta keadilan!” teriak Suhono, Ketua Paguyuban Pasar Margasari, saat audiensi bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tegal.

Pertemuan yang berlangsung di ruang Banggar Komisi II itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Sugono, Ketua Komisi II Muhammad Alfian Adipradana, Wakil Ketua Komisi II Arif Budiono, serta sejumlah anggota dewan lainnya. Dari pihak eksekutif hadir Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Imam Rudy Kurnianto, Kepala UPTD Pasar Wilayah IV Trias Mulkiaziz, dan jajaran dinas terkait.

Dalam pertemuan itu, para pedagang menumpahkan semua unek-unek yang selama ini mereka pendam. Pasar Margasari dan pasar di eks Kantor Kecamatan Margasari disebut semakin sepi lantaran muncul pedagang liar di luar area pasar.

“Pembeli sudah keburu dicegat di depan pasar. Akibatnya, di dalam pasar sepi pembeli. Banyak pedagang yang rugi, bahkan gulung tikar,” ujar Suhono dengan nada kecewa.

Lebih parah lagi, menurut Suhono, petugas UPTD IV Pasar Margasari jarang turun ke lapangan. “Kepala UPTD jarang masuk. Pasar tidak tertata. Bahkan pedagang liar di belakang pasar dibiarkan begitu saja,” cetusnya.

Ia juga menyoroti sistem e-retribusi (E-Ret) yang dinilai tidak berjalan maksimal. “Katanya sudah pakai sistem digital, tapi kenyataannya masih manual. Uang retribusi diminta manual, alasannya sinyal lemah. Kami jadi curiga, uangnya masuk ke mana?” ujarnya.

Keluhan lain datang dari pedagang Pasar eks Kantor Kecamatan Margasari. Mereka mengeluhkan tidak adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) serta keterbatasan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK).

“Di pasar kami hanya ada tiga pintu MCK, padahal jumlah pedagang dan pengunjung lebih banyak. Sementara di pasar induk yang sepi justru ada 16 pintu. Ini tidak adil,” ujar seorang pedagang.

Suhono menambahkan, para pedagang sudah berulang kali menyampaikan keluhan ke petugas pasar dan dinas, tapi tidak ada tanggapan serius. “Kami seperti diabaikan. Bahkan kesannya ada pembiaran. Kami menduga ada oknum yang mengomersilkan lapak di luar pasar sejak renovasi pasar 2020 lalu,” tegasnya.

Kondisi memprihatinkan ini sudah berlangsung sejak lima tahun lalu, sejak Pasar Margasari direnovasi. Akibatnya, jumlah pedagang terus menyusut.

“Dulu ada 934 pedagang, sekarang tinggal 555 yang aktif. Sisanya tutup, bangkrut, bahkan ada yang masih ditagih retribusi padahal sudah meninggal dunia,” ungkap Suhono.

Keluhan serupa disampaikan Salim, pedagang Pasar Margasari. Ia meminta pagar pasar dirobohkan agar pembeli bisa melihat ke dalam. “Pagar tinggi membuat pasar tidak terlihat. Orang lebih memilih belanja di luar pasar karena lebih mudah,” keluhnya.

Sementara Prabu, pedagang lainnya, menuturkan banyak dagangan yang akhirnya busuk karena tidak laku.

“Kami menderita begini sudah enam tahun. Banyak yang punya hutang tapi tak bisa melunasi,” kata Prabu kecewa.

Menanggapi keluhan para pedagang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Sugono menyatakan keprihatinannya. Ia menegaskan Komisi II akan segera turun langsung ke lokasi.

“Saya sendiri tinggal di depan Pasar Induk Margasari, jadi saya tahu kondisi sebenarnya. Banyak pedagang yang gulung tikar. Kami minta dinas segera turun, jangan tunggu sampai semua pedagang habis,” tegas Sugono.

Hal senada diungkapkan Anggota DPRD Tuti Setianingsih yang juga warga Margasari. Ia mendesak agar pedagang liar ditertibkan. “Kalau dinas dan Satpol PP tidak mampu, bisa melibatkan TNI-Polri. Ini sudah keterlaluan. pedagang resmi yang bayar retribusi justru paling menderita,” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tegal, Imam Rudy Kurnianto, mengakui beberapa keluhan pedagang memang benar adanya. Ia berjanji akan memperbaiki drainase dan fasilitas MCK secara bertahap.

“Anggaran kita terbatas karena Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong pemerintah pusat sekitar Rp240 miliar. Jadi perbaikan dilakukan bertahap,” jelas Imam.

Terkait pedagang liar, Imam menegaskan kewenangan penertiban berada di luar lingkup UPTD pasar. “Kalau di luar area pasar, itu kewenangan Dishub dan Satpol PP. Tapi kalau di dalam pasar, kami siap menertibkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pasar Wilayah IV Trias Mulkiaziz mengaku penertiban sudah dilakukan beberapa kali. “Sudah empat kali kami tertibkan, tapi mereka keluar lagi. Alasannya di dalam pasar sepi,” ujarnya.

Trias menyatakan, saat ini dirinya juga merangkap sebagai Plt Kepala UPTD Wilayah I. Sehingga totalnya membawahi sembilan pasar, termasuk Trayeman dan Balamoa.

"Waktu saya terbagi, tapi bukan berarti saya tidak mengurus Margasari. Kita akan tata lagi sampai akhir November ini,” tegasnya.

Di akhir pertemuan, para pedagang berharap pemerintah dan DPRD benar-benar turun tangan, bukan hanya mendengar. Mereka meminta adanya reformasi manajemen pasar agar roda ekonomi kembali berputar.

“Kami tidak butuh janji, kami butuh bukti. Hidup kami bergantung pada pasar. Kalau pasar mati, kami pun mati,” kata Suhono menutup audiensi. (ADV)

Sumber: