Musda Golkar Wonosobo Tuai Polemik, Wiwid Terpilih tapi DPD Jateng Sebut Tidak Sah

WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.ID - Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Wonosobo yang digelar di Gedung Golkar, Minggu (10/5), memunculkan polemik internal partai. Dalam forum tersebut, Triana Widodo alias Wiwid kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Wonosobo.

Musda yang dihadiri para pemilik suara dan kader partai itu disebut berlangsung lancar. Bahkan, proses persidangan turut dikawal 15 pengacara yang hadir secara sukarela.

Wiwid mengatakan kehadiran para praktisi hukum tersebut menjadi bentuk transparansi dalam pelaksanaan Musda.

“Ini bukti transparansi Golkar. Siapapun yang mendapat dukungan pemilik suara, itulah yang sah. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan lawyer yang secara sukarela memastikan proses ini berjalan lancar,” ujarnya usai terpilih.

BACA JUGA:Buntut Provokasi Rombongan Motor, 9 Pelaku Pengeroyokan Pemuda di Magelang Ditangkap

Usai kembali dipercaya memimpin Golkar Wonosobo, Wiwid langsung memasang target politik menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) 2029. Ia menargetkan minimal satu kursi DPRD di setiap daerah pemilihan (dapil) dan memperkuat konsolidasi partai hingga tingkat bawah.

Selain itu, Wiwid juga menyatakan siap maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil 6 Jawa Tengah. Menurutnya, Wonosobo sudah lama tidak memiliki wakil asli daerah di Senayan.

“Saya prihatin, sudah 29 tahun Wonosobo tidak punya wakil asli daerah di DPR RI. Saya putuskan maju demi mewakili aspirasi masyarakat kita,” tegasnya.

Namun, hasil Musda tersebut langsung mendapat tanggapan dari DPD I Partai Golkar Jawa Tengah. Plt Ketua DPD II Partai Golkar Wonosobo Imam Teguh Purnomo menyatakan pelaksanaan Musda XI tidak sah karena tidak sesuai mekanisme organisasi.

BACA JUGA:BPBD Temanggung Siaga Karhutla 2026, Peralatan dan Relawan Disiagakan di Gunung Sumbing hingga Prau

Menurut Imam, hingga saat ini belum ada pengajuan resmi jadwal Musda kepada DPD I Jawa Tengah. Karena itu, kegiatan tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan AD/ART partai maupun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 01/DPD I/GOLKAR/VII/2025.

“Sampai hari ini, kami selaku pimpinan resmi belum mengajukan surat permohonan jadwal Musda kepada DPD Provinsi. Jadi belum ada penetapan resmi. Kegiatan itu tidak bisa dikategorikan sebagai Musda resmi Partai Golkar,” tegas Imam dalam rilis resminya.

Ia juga menyebut forum tersebut digelar tanpa mandat maupun kehadiran unsur DPD I Jawa Tengah. Karena itu, pihaknya meminta seluruh kader dan simpatisan tetap tenang serta tidak terprovokasi oleh dinamika internal partai.

“Jaga kondusivitas, soliditas diperlukan demi menjaga kehormatan partai di mata publik,” tandasnya. (*)

Sumber: