BKKBN Kekurangan 26 Ribu Penyuluh KB, Siasati Angkat Non PNS

MAGELANGEKSPRES.COM MAGELANG - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kekurangan 26.000 lebih penyuluh keluarga berencana (KB) di tingkat nasional. Guna mencukupi kekurangan tersebut BKKBN melakukan diskusi dengan kabupaten/kota untuk mengangkat tenaga non-PNS sebagai penyuluh KB. Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo mengaku jika beban kerja petugas penyuluh KB tidak sebanding. Saat ini satu PKB harus mampu mengampu 10 desa. ”Ini belum ideal. Idealnya satu penyuluh satu desa,” katanya saat menghadiri Sosialisasi, Pembinaan dan Penguatan Program KKBPK Bersama Mitra Kerja Bagi Tenaga Lini Lapangan Karisidenan Kedu, di Hotel Trio, kemarin. Di Jawa Tengah sendiri, ia memperkirakan kekurangan sekitar 2.500 tenaga peyuluh. Sedangkan secara nasional kekurangan 26 ribu. ”Tapi kemampuan negara untuk itu (pengangkatan) terbatas. Makanya kalau kita sering kalau ketemu bupati/walikota, sharing-lah dibebankan kabupaten dan kota untuk menghonor tenaga nonPNS untuk membantu sebagai penyuluh,” ujarnya. Ia menyebutkan pada tahun lalu, kuota  penerimaan pegawai di Jawa Tengah ada 166 orang dan tahun ini hanya 30 orang. Secara hitungan nasional tahun lalu sebanyak 800 orang dan tahun ini hanya sekitar 230-an orang. ”Saya nanti akan mengusulkan lagi,” ucap mantan Bupati Kulonprogo itu. Dengan keterbatasan ini, ia menyadari dapat mempengaruhi capaian program KB. Meski demikian, ia menilai bahwa realita itu masih bisa disiasati, yakni dengan pemberdayaan masyarakat. ”Masih ada Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub PPKBD.  Mereka digaji dari Dana Desa dan jumlahnya masih sangat kecil. Gajinya ada yang Rp150 ribu dan Rp100 ribu,” sebutnya. Selain itu, pihaknya telah mengusulkan Rp611 miliar ke DPR guna pendataan keluarga terhadap 63 juta kepala keluarga di tahun 2020 mendatang. Namun angka itu tidak seluruhnya dikabulkan. Menurut dia, DPR baru menyetujui sekitar Rp246 miliar, dan akan dipenuhi seluruhnya pada anggaran perubahan tahun depan. ”Sekarang kan adanya indeks pembangunan manusia. Saya di BKKBN sudah menyampaikan ke Bappenas dan menyetujui kemudian menugaskan untuk membuat indeks baru, namanya indeks pembangunan keluarga. Dengan begitu, harapan kita family planing benar-benar menjadi fokus pembangunan, bukan hanya soal kontrasepsi saja,” ujarnya. (wid)