KOTA MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID - Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Magelang usul kepada anggota DPRD setempat akan turut memperjuangkan nasib mereka setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Usulan itu diutarakan puluhan pelaku UMKM saat reses digelar Anggota DPRD Kota Magelang, Marjinugroho di Balai Kelurahan Rejowinangun Utara, Magelang Tengah, Kamis 13 Oktober 2022 lalu.
Marjinu menuturkan, aspirasi masyarakat ini akan langsung ditindaklanjuti kalangan legislasi. Sebab, pelaku UMKM rata-rata memang tidak terdaftar DTKS, sehingga tidak mungkin menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat.
”Kami sudah sampaikan bahwa 8.276 keluarga penerima manfaat ini baru yang terdata kelompok menengah ke bawah saja dan terdata di DTKS. Padahal, masih ada sekitar 3.000 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mestinya juga mendapatkan subsidi dari pemerintah,” kata Marjinu.
Idealnya, kata Marjinu, data yang diterapkan menyerupai realisasi bantuan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 lalu. Saat itu, di Kota Magelang terdapat 20.000 keluarga yang terdata dan mendapat bantuan dari berbagai sumber.
Namun sejak tahun 2022, bantuan yang direalisasikan hanya mengacu pada DTKS. Padahal masih ada sekitar 3.000 KK yang juga berhak mendapat perhatian.
”Pemkot Magelang sudah mengalokasikan Rp4,9 miliar pada APBD Perubahan 2022 ini. Saya kira itu cukup untuk alokasi bantuan kepada non-DTKS, terutama pelaku UMKM, karena usaha mereka sudah pasti terdampak kenaikan BBM,” ujarnya.
Dia juga mendorong, Pemkot Magelang untuk menambah jumlah dana alokasi BLT pada tahun 2023 nanti. Pasalnya, banyak yang memprediksi jika tahun depan ekonomi belum bisa pulih sepenuhnya.
”UMKM harus mendapatkan perhatian serius. Karena baru saja mereka mau pulih, tetapi terdampak kenaikan BBM sehingga membuat harga produksi mereka melambung. Di satu sisi, mereka enggan menaikkan harga jual karena khawatir pembeli pada kabur,” tandasnya.
Marjinu menilai bahwa situasi ekonomi di Kota Magelang, terutama Kecamatan Magelang Tengah sebagian besar ditopang oleh para pengusaha UMKM. Bila omset mereka terganggu akibat tingginya biaya produksi, maka bisa dipastikan pendapatan yang mereka dapat pun akan berkurang.
”Khawatirnya kalau usaha mereka lambat berkembang, efeknya akan mengurangi tenaga kerja, sehingga dampaknya bisa menambah jumlah pengangguran, sehingga harus ada solusi atas persoalan ini. Salah satunya mengalokasikan BLT kepada semua pelaku UMKM,” pungkasnya. (wid)