JAKARTA, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID - Menkopolhukam Mahfud MD memberi keterangan tentang polemik Ponpes Al Zaytun itu, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kata Menkopolhukam Mahfud MD, ada 3 fokus dalam penanganan masalah Ponpes Al Zaytun ini yakni soal laporan penodaan agama, dugaan tindak pidana pencucian uang, dan soal pendidikan.
“Al Zaytun itu kita tangani serius di dalam tiga hal. Pertama yang menyangkut pribadi Panji Gumilang itu oleh masyarakat dilaporkan tentang penodaan agama, pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965,” ujar Mahfud.
Terkait dugaan pencucian uang, pemerintah telah memblokir 145 dari 256 rekening pribadi milik pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang.
BACA JUGA:Kontroversi Lagi, Al Zaytun Bikin Shaf Shalat Idul Adha Campur Antara Jemaah Pria dan Wanita
Selain itu, juga memeriksa puluhan rekening lain yang terkait dengan yayasan. Mahfud menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut membutuhkan proses sehingga tidak boleh tergesa-gesa karena menyangkut hukum.
“Itu semua perlu proses, karena ini menyangkut hukum kita tidak boleh buru-buru," kata Mahfud MD.
Yang penting kata dia, sudah ada SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan).
"Dan sudah menyebut, SPDP itu sudah menyebut nama inisial, itu saya kira sudah jelas masyarakat ini orangnya. Bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan, dan sebagainya, itu memang harus lebih hati-hati,” tegasnya.
BACA JUGA:Kasusnya Naik Jadi Penyidikan, Panji Gumilang Belum Ditetapkan Sebagai Tersangka
Berikutnya, terkait dengan pendidikan di Ponpes Al Zaytun, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menutup lembaga pendidikan apapun. Namun, pemerintah akan membina dan mengembangkannya sesuai hak konstitusional.
“Diberikan hak kepada murid dan wali murid, santri dan wali santri untuk tetap memilih lembaga pendidikannya, tapi materinya kita kontrol, kita awasi. Lalu soal keamanan, itu sudah ditangani oleh Gubernur Jawa Barat dan aparat vertikal,” jelasnya. (*)