PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID - Kapribaden merupakan istilah yang melekat pada pemeluk aliran kepercayaan di Indonesia.
Penghayat Kapribaden mengajarkan mereduksi sifat buruk dengan berlaku sabar, menerima, welas asih, dan tulus terhadap sesama.
Sekilas pengertian istilah tersebut adalah bagian dari Lokakarya Penguatan Kapasitas Pengurus Kapribaden di Desa Kalinongko, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Minggu 30 Juli 2023 lalu.
Setidaknya ada 50 orang yang terdiri dari para pengurus Kapribaden baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Ketua Panitia Lokakarya, Endang Retno Lastani mengatakan, pelaksanaan lokakarya penguatan kapasitas ini merupakan agenda Pengurus Pusat Paguyuban Penghayat Kapribaden Periode 2023-2028.
"Disamping itu kami juga merayakan hari ulang tahun ke-45 Paguyuban Penghayat Kapribaden, yang dilaksanakan pada 29 dan 30 Juli 2023 lalu," kata Endang Retno Lastani.
BACA JUGA:MLKI Magelang Tuntut Dinas Pendidikan Fasilitasi Konkret Pendidikan Penganut Aliran Kepercayaan
Dia menjelaskan, Kapribaden berencana mendirikan yayasan sebagai organisasi modern yang dapat berfungsi sebagai penggalang dana.
"Kami harap adanya pembentukan yayasan dapat mendukung paguyuban untuk lebih berkembang dan mencapai tujuan organisasi," ujarnya.
Dirinya menyebut, sejak 45 tahun Paguyuban Penghayat Kapribaden didirikan, pihaknya merasakan banyak kekurangan, terutama dalam penggalangan dana dan manajemen organisasi, mulai dari tingkat daerah hingga pusat.
"Dengan pendirian yayasan diharapkan Kapribaden dapat menyongsong masa depan Penghayat Kepercayaan yang lebih maju lagi," ucapnya.
BACA JUGA:Ruwatan Kali Puncaki Festival Bogowonto 2023 Di Purworejo
Lokakarya ini juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil Musyawarah Nasional ke VII Paguyuban Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa-Kapribaden, pada bulan Februari 2023 lalu.
Ketua Umum Paguyuban Penghayat Kapribaden, Suprih Suhartono mengatakan, paguyuban sudah berdiri sejak 30 Juli 1978 hingga saat ini sudah memiliki kepengurusan daerah di 7 provinsi dan 40 kabupaten/kota, dengan jumlah warga sekitar 2.000 orang.
"Sepanjang 45 tahun berdiri, ada beberapa permasalahan internal organisasi seperti kurangnya kemampuan manajemen organisasi para pengurus di tingkat pusat dan daerah. Kemudian, lambatnya kaderisasi, minimnya upaya membangun jejaring bersama pemerintah dan masyarakat, serta belum terkoordinasinya upaya penggalangan dana (fundraising)," imbuhnya.