BACA JUGA:Rotary Gandeng Pemprov Jateng Gelar Fun Run Nasional untuk Dukung Indonesia Bebas Polio
Ia pun mengapresiasi dorongan Ombudsman agar penggunaan DT Jateng memiliki dasar hukum yang jelas.
"Kami akan segera konsultasikan dengan kementerian terkait,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah pusat kini tengah mengarahkan integrasi data menuju Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Namun proses pemadanan dari DTKS ke DTSEN membutuhkan waktu panjang, sementara pelaksanaan PPDB tetap harus berjalan. (wid/adv)