SEMARANG, MAGELANGEKSPRES.ID - Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperbaiki sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) terbukti efektif.
Sebab, jumlah aduan masyarakat terkait penerimaan siswa SMA/SMK negeri tahun ini menurun drastis dibanding tahun sebelumnya.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jiweng saat berkunjung ke Pemprov Jawa Tengah mengatakan, hal itu menjadi bukti peningkatan tata kelola layanan publik di sektor pendidikan.
BACA JUGA:Soal PPDB, Anggota DPRD Kabupaten Tegal Angkat Bicara
"Sistem penerimaan siswa baru di Jawa Tengah menunjukkan perbaikan signifikan. Aduan masyarakat menurun karena proses seleksi kini lebih transparan dan datanya semakin valid," ujar Robert di sela penyerahan hasil kajian cepat kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur, Kamis (16/10).
Kajian tersebut menyoroti penggunaan Data Terpadu (DT) Jawa Tengah dalam proses seleksi jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas.
Meski demikian, Ombudsman mencatat masih ada kendala di lapangan.
BACA JUGA:Tiap Tahun, Zonasi PPDB Selalu Dikeluhkan Emak-emak di Kabupaten Tegal
Terutama pada tahap verifikasi dan validasi data di tingkat kabupaten/kota.
Robert menilai, belum adanya payung hukum yang kuat menjadi salah satu hambatan yang perlu segera diselesaikan.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menyambut baik hasil evaluasi tersebut.
BACA JUGA:Iklim Investasi Jawa Tengah Kian Kondusif Berkat Prosedur Perizinan yang Ramah Bagi Para Pengusaha
Ia menilai kajian dari Ombudsman menjadi bentuk pengawasan eksternal yang sehat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
"Kami akan bentuk tim kecil yang fokus pada pengelolaan data terpadu dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat agar datanya makin akurat," tegasnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno menambahkan bahwa DT Jateng yang digunakan dalam PPDB sebenarnya memiliki tingkat presisi lebih tinggi dibanding Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).