TKD Turun 17 Persen, Pemprov Jateng Fokus Swasembada Pangan dan Efisiensi Anggaran
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau Kios JTAB di Pasar Legi Boyolali, Rabu (8/10), usai membahas strategi efisiensi fiskal dan swasembada pangan 2026.-DOKUMEN-MAGELANG EKSPRES
BOYOLALI, MAGELANGEKSPRES.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga meskipun dana transfer ke daerah (TKD) menurun pada tahun anggaran 2026.
Karena itu, arah pengeluaran daerah difokuskan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama sektor yang memberi manfaat nyata.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penurunan TKD tidak mengganggu kondisi keuangan di Jateng.
BACA JUGA:Ahmad Luthfi Gerak Cepat Awasi Program MBG, Warga Apresiasi Turun Langsung di SPPG
Pasalnya, Pemprov telah menyiapkan rencana prioritas untuk menjaga keseimbangan fiskal dan produktivitas pembangunan.
"Tidak ada masalah, karena kita sudah punya skala prioritas. Tahun 2025 untuk infrastruktur, tahun 2026 difokuskan pada swasembada pangan. Semuanya sudah dirancang sejak awal," ujar Luthfi saat kunjungan kerja di Kabupaten Boyolali, Rabu, 8 Oktober 2025.
Dengan adanya pengurangan alokasi dari pemerintah pusat, Pemprov Jateng memperketat perencanaan anggaran agar setiap rupiah benar-benar efektif.
BACA JUGA:Sejumlah Dapur MBG di Purworejo Disidak, Bupati Minta SPPG Beroperasi Sesuai SOP
Luthfi menjelaskan, total TKD ke Pemprov Jawa Tengah dan 35 pemerintah kabupaten/kota tahun 2026 sebesar Rp60,96 triliun.
Angka tersebut turun sebesar Rp12, 597 triliun atau 17,21 persen dibandingkan tahun 2025.
Secara rinci, dana TKD dari pemerintah pusat ke Pemprov Jateng 2026 sebesar Rp7,3 triliun, turun Rp1,522 triliun atau 17,7 persen dari tahun 2025 sebesar Rp8,9 triliun.
Kemudian, dana TKD ke 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2026 sebesar Rp53,19 triliun. Turun Rp11,083 triliun atau 17,24 persen dari tahun 2025 sebesar Rp64,273 triliun.
BACA JUGA:Ahmad Luthfi Dorong Penambahan Sekolah Unggulan di Jawa Tengah, Cetak Generasi Indonesia Emas 2045
Konsekuensi penurunan ini, lanjut Luthfi, menunut Pemprov Jateng dan pemerintah daerah kabupaten/kota agar memperbaiki tata kelola keuangan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: magelang ekspres
- Share:
