Pengelolaan Air di Kabupaten Magelang Harus Punya Aturan yang Jelas

MUNGKID, MAGELANGEKSPRES.ID - Air bukan sekadar kebutuhan, melainkan sumber kehidupan.

Dari ketersediaannya, arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ikut ditentukan.

Karena itu, pengelolaan air perlu aturan yang jelas, sederhana, dan bisa dijalankan bersama.

BACA JUGA:Bupati Magelang: HMI Harus Jadi Pelopor SDM Unggul dan Berdaya Saing

Hal ini disampaikan Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR No 3 Tahun 2023 tentang penataan perizinan dan persetujuan bidang sumber daya air.

Acara berlangsung di Rumah Makan Ayam Goreng Bu Tatik, Mertoyudan, Rabu (24/9).

Menurut Grengseng, aturan baru ini hadir untuk memastikan pengelolaan air lebih tertib sekaligus mempermudah proses perizinan bagi semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

BACA JUGA:Bupati Magelang Tegaskan Pentingnya Deteksi Dini Potensi Konflik

"Kabupaten Magelang memiliki banyak sumber mata air dan aliran sungai besar seperti Elo, Progo, Pabelan, Bogowonto, Krasak, hingga Bebeng. Semua ini harus dikelola secara bijak agar tetap lestari dan bisa diwariskan kepada generasi mendatang," ujarnya.

Ia menambahkan, peraturan tersebut juga akan mengurangi tumpang tindih izin pemanfaatan air.

Dengan begitu, setiap penggunaan bisa lebih terpantau dan berdampak positif bagi lingkungan.

BACA JUGA:Debit Berkurang, Disperpa Kota Magelang Upayakan Paguyuban Pengelolaan Air Dihidupkan Kembali

Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBWS Serayu Opak, Ade Satyadharma menegaskan bahwa aturan ini memberi kepastian hukum dalam pemanfaatan air permukaan, termasuk bangunan yang telah berdiri namun belum berizin.

"Perizinan air permukaan menjadi aspek penting untuk tata kelola yang berkelanjutan. Langkah ini mendorong kepatuhan regulasi sekaligus tertib administrasi," katanya.

Sumber: magelang ekspres