Membenahi Mesin yang Lama, Menyiapkan Lompatan yang Baru
Azis Subekti, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra -IST-
Oleh : Azis Subekti, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra
Dalam kurun 2019–2024, ekonomi Indonesia kerap dipresentasikan sebagai kisah ketangguhan. Angka pertumbuhan kembali naik setelah pandemi, ekspor melonjak, neraca perdagangan mencatat surplus panjang, dan investasi diposisikan sebagai bukti kepercayaan dunia.
Pada level makro, negara tampak bergerak maju. Namun sejarah ekonomi selalu mengajarkan satu hal sederhana: pertumbuhan yang sehat tidak pernah cukup dibaca dari kecepatannya saja, melainkan dari arah dan daya jangkaunya.
Di situlah persoalan mulai terlihat.
Ekonomi Indonesia memang tumbuh, tetapi pertumbuhan itu tidak sepenuhnya mengalir ke ruang hidup rakyat. Kemiskinan menurun, tetapi perlahan. Kelas menengah justru tertekan.
BACA JUGA:Kepala Dinas Diminta Tancap Gas, Mentan Amran: Cetak Sawah dan Program Strategis Tak Boleh Kendur
Upah tertinggal dari produktivitas. Sementara di sisi lain, akumulasi kekayaan di kelompok teratas bergerak jauh lebih cepat. Artinya, pertumbuhan hadir, tetapi distribusinya tertahan. Ia berhenti di simpul-simpul tertentu dan tidak pernah benar-benar sampai ke bawah.
Masalah ini bukan kebetulan, melainkan cermin dari cara mesin ekonomi dijalankan. Investasi masuk besar, tetapi efisiensinya rendah. Modal yang ditanam tidak sepenuhnya berubah menjadi kapasitas produksi yang bermutu.
Negara rajin membangun infrastruktur, tetapi terlalu lama membiarkan pipa penerimaan bocor. Penghindaran pajak, transfer pricing, kebocoran sektor sumber daya alam, korupsi pengadaan, hingga arus dana ilegal menggerogoti hasil kerja ekonomi nasional. Dalam tujuh tahun, kebocoran itu bukan sekadar statistik, melainkan akumulasi ketidakadilan yang nyata.
BACA JUGA:Eskalasi Konflik Meluas, Pemprov Jawa Tengah Siapkan Evakuasi Pekerja Migran di Timur Tengah
Di titik ini, kita perlu jujur membaca arah kebijakan ekonomi yang dominan sepanjang periode tersebut. Praktiknya cenderung mengikuti logika neo-liberal: negara memfasilitasi arus modal, pertumbuhan diukur dari kecepatan, dan distribusi diasumsikan akan mengikuti dengan sendirinya.
Kenyataannya, asumsi itu tidak pernah sepenuhnya terbukti. Pasar bergerak cepat, tetapi tidak otomatis adil. Tanpa koreksi negara, pertumbuhan justru mengendap di atas.
Tahun 2025 menandai perubahan suasana, meski belum sepenuhnya perubahan sistem. Mesin ekonomi mulai dikoreksi, bukan lagi dipacu tanpa arah. Stabilitas makro dijaga dengan disiplin.
BACA JUGA:Festival Hadroh Ramadan Purworejo 2026 Ditutup, Syfaul Qulub Bener Raih Penyaji Terbaik
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: