Membenahi Mesin yang Lama, Menyiapkan Lompatan yang Baru

Inflasi dikendalikan, fiskal tidak dibiarkan liar, dan gejolak global tidak diterjemahkan menjadi kepanikan domestik. Ini mungkin terdengar teknokratis, tetapi justru di situlah fondasi kepercayaan publik dibangun: negara tidak lagi mengejar sensasi pertumbuhan, melainkan menjaga daya tahan.

Yang lebih penting, 2025 memperlihatkan awal keberanian menyentuh sisi yang selama ini dihindari: kebocoran. Penindakan terhadap penghindaran pajak, transaksi keuangan mencurigakan, dan pelanggaran penerimaan mulai diperkeras.

Negara perlahan bergeser dari logika “mencari uang baru” menuju “mengamankan uang yang seharusnya menjadi milik publik”. Ini bukan langkah populer, tetapi ia menentukan. Tanpa keberanian ini, pertumbuhan setinggi apa pun akan selalu rapuh.

BACA JUGA:SMPN 6 Magelang Latih Siswa Kuasai Empat Bahasa Lewat Program Cakrawala

Di sektor produksi, koreksi juga mulai terasa. Hilirisasi tidak lagi diperlakukan sekadar sebagai slogan ekspor, tetapi dikaitkan dengan rantai pasok domestik, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketergantungan impor. Efisiensi investasi memang belum ideal, tetapi arah perubahannya jelas: modal harus bekerja, bukan sekadar berputar.

Dalam konteks inilah Prabowonomics memperoleh makna substantifnya. Ia tidak berdiri sebagai retorika ekonomi kerakyatan, melainkan sebagai koreksi atas praktik lama yang terlalu percaya pada mekanisme pasar. Prabowonomics berangkat dari kesadaran bahwa tanpa kehadiran negara yang aktif, pertumbuhan tidak akan pernah adil.

Negara tidak diposisikan sebagai musuh pasar, tetapi sebagai pengarah—memastikan pasar bergerak dalam kepentingan nasional, bukan semata kepentingan akumulasi.

Perbedaannya mendasar. Ekonomi neo-liberal bertumpu pada asumsi bahwa pertumbuhan akan menetes ke bawah. Ekonomi kerakyatan justru dimulai dari pengakuan bahwa tetesan itu tidak pernah otomatis.

Karena itu, negara harus hadir: melindungi kelas menengah, memperkuat sektor pangan dan energi, membangun industri bernilai tambah, serta memastikan hasil kerja ekonomi menetap di dalam negeri.

BACA JUGA:Komisi IV DPRD Purworejo Soroti Pengelolaan Zakat Baznas, Dana 2025 Hampir Rp8 Miliar

Target pertumbuhan 8 persen pada 2029 hanya masuk akal jika dibaca sebagai proyek pembenahan, bukan sekadar akselerasi. Mesin lama tidak bisa dipaksa berlari lebih kencang tanpa diperbaiki. Ada empat prasyarat yang tidak bisa ditawar.

Pertama, reformasi penerimaan negara harus konsisten dan tanpa kompromi. Pertumbuhan tinggi dengan kebocoran struktural hanya akan memperbesar ketimpangan.

Kedua, efisiensi investasi harus menjadi agenda utama. Setiap rupiah modal—publik maupun swasta—harus diuji dampaknya terhadap produktivitas dan pekerjaan, bukan hanya nilai proyek.

BACA JUGA:BPS Catat Lonjakan Potensi Produksi Beras Awal 2026, Naik 15,79 Persen

Ketiga, kelas menengah harus dipulihkan dan diperluas. Tanpa fondasi konsumsi domestik yang kuat, pertumbuhan akan selalu rapuh.

Sumber: