Darurat, Guyur Rp40 Triliun

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Kasus positif Virus Corona bertambah 17 kasus. Secara akumulasi, data ini menyentuh 134 kasus, hingga Senin (16/3). Tidak ada yang membantah jika angka ini akan terus bergerak naik, seiring dengan celah penularan pada ruang publik yang masih terbuka. Dampaknya, daya dorong ekonomi melambat, sementara ruang pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal terjadi. Merespon dampak sporadis yang ditimbulkan, Presiden Joko Widodo langsung meluncurkan kebijakan yang meminta perusahaan tidak memberlakukan PHK. Pemerintah pun segera memberikan suplai program-program yang berkaitan ekonomi produktif untuk menguatkan konsumsi buruh, petani, usaha mikro, dan usaha kecil dengan memberikan suntikan anggaran tambahan yang nilainya menembus Rp40 triliun. Presiden Jokowi dalam rapat terbatas melalui media virtual menegaskan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan lockdown suatu wilayah. Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan Covid-19 harus dibahas dahulu dengan pemerintah pusat. ”Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Sampai saat ini tidak ada kita (pemerintah pusat, Red) berpikiran ke kebijakan lockdown,” tegasnya, kemarin. Presiden juga meminta kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah untuk memberitahukan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan PHK. ”Untuk perusahaan-perusahaan atau pemerintah juga bisa melakukan bekerja dari rumah dan juga beribadah di rumah. Ini sekali lagi untuk mengurangi pergerakan karena social distancing itu penting sekali,” tegasnya. Menurutnya, menjaga jarak itu penting sekali, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan yang berkaitan dengan Covid-19. Yang paling penting sekarang, sambung dia, Menteri harus berani meng-hold atau menahan anggaran-anggaran dari program-program yang ada. Sehingga dapat diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, rakyat, buruh, petani, nelayan, pekerja, usaha mikro, dan usaha kecil. ”Sehingga angaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ini agar ditahan terlebih dahulu, di-hold terlebih dahulu,” tuturnya. Presiden juga meminta kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah untuk memberitahukan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan PHK. ”Untuk perusahaan-perusahaan atau pemerintah juga bisa melakukan bekerja dari rumah dan juga beribadah di rumah. Ini sekali lagi untuk mengurangi pergerakan karena social distancing itu penting sekali,” tuturnya. Khusus kepada Menteri Keuangan, Presiden berharap ada Rp40-an triliun yang bisa dialihkan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi atau daya beli masyarakat, baik petani, nelayan, pekerja, buruh, usaha mikro, dan usaha kecil. ”Saya juga mengingatkan kepada Menteri Desa dan PDTT serta Menteri Dalam Negeri agar mengarahkan semua kepala daerah, semua kepala desa, yang berkaitan dengan Dana Desa agar diarahkan kepada cash for work, padat karya. Sehingga masyarakat desa bisa menikmati Dana Desa sebesar Rp72 triliun. Ini, diarahkan ke sana, jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak menyasar pada konsumsi masyarakat,,” tegasnya. Berkaitan dengan Kartu Prakerja, Presiden mengharapkan hari ini organisasinya sudah selesai dan pada minggu ini kartu tersebut sudah bisa dijalankan karena menyangkut uang yang tidak sedikit, Rp10-12 triliun. ”Saya kira perpres-nya sudah ada, organisasinya segera diselesaikan, sehingga Kartu Prakerja itu bisa segera dimulai dan segera bisa dilaksanakan,” ujarnya. Mengenai PKH tahap kedua, kepada Menteri Sosial, karena juga menyangkut uang yang besar, Presiden minta agar segera dimulai. Kalau bisa, Presiden minta apakah ada kemungkinan Menteri Keuangan menambah besaran dari PKH ini sehingga akan memperkuat daya beli, akan memperkuat konsumsi masyarakat dalam belanja jadi diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu besar turunnya. ”Saya kira ini juga sebuah kerja jarak jauh yang saya nilai juga sangat efektif dalam rangka tetap kita bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan Virus Korona maupun perlambatan pertumbuhan ekonomi,” paparnya. Prsiden juga mengajak, semua pihak terkait untuk mengedukasi masyarakat dalam menghadapi wabah pandemik Covid-19. ”Saya mengajak kita semuanya untuk yang berkaitan dengan program-program yang ada agar dalam rangka mengedukasi masyarakat semuanya diarahkan agar berkaitan, bisa berkaitan dengan yang ada hubungannya dengan korona-19,” paparnya. Kepala Negara mengakui bahwa saat ini berada pada situasi yang tidak biasa dan berbeda, baik karena yang berkaitan dengan perlambatan ekonomi maupun pandemik Covid-19. Inilah, menurut Presiden, yang sangat penting untuk disampaikan yang berkaitan dengan kesehatan dan Covid-19. Sebagai contoh, Presiden meminta kepada Mendagri fokus memberitahukan kepada seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota agar hati-hati dalam membuat policy, tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat dan policy-nya bisa tepat sasaran. ”Sehingga bisa mengurangi pergerakan, mengurangi pertemuan-pertemuan, mengurangi meeting sehingga ini akan bisa mengurangi dampak dari Covid-19,” jekasnya. Kepada Mendikbud, Presiden juga berpesan yang berkaitan dengan sekolah. ”Tolong dilihat bahwa setiap daerah memiliki kekhususan sendiri, sehingga keputusan meliburkan sekolah itu betul-betul harus dihitung betul,” ujarnya. Kalau memang sudah diperlukan, Presiden mempersilakan untuk meliburkan sekolah, tetapi yang paling penting memang bagaimana harus memulai belajar dari rumah, kalau kebijakan tersebut dilaksanakan Ya, secara global, kasus Covid-19 juga terus meningkat dan dilaporkan sudan menyentuh 140 negara. Total jumlah kasus infeksi virus ini mencapai 169.387 kasus. Dari jumlah tersebut, 6.513 meninggal dunia. Sementara, 77.257 pasien telah dinyatakan sembuh. Pada posisi ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta peran semua stakholder baik pusat dan daerah untuk berinergi, koordinasi dan bersatu melawan virus yang telah dinyatakan pendemi ini. ”Per hari ini (kemarin, red) penambahan jumlah terbanyak ada di DKI Jakarta sebanyak 14 kasus. Menyusul Jawa Barat satu orang, Banten satu orang dan Jawa Tengah juga satu orang,” terang Jubir Penanganan Corona (Covid-19) untuk Indonesia Achmad Yurianto mengatakan di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, Senin (16/3). Ditambahkan Yurianto, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan seluruh kepala daerah bahwa semua kebijakan terkait virus corona harus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat terlebih dahulu. ”Sekarang tidak berarti kasus positif harus diisolasi di rumah sakit. Ada beberapa kasus postif tanpa gejala yang akan dikarantina di rumahnya secara mandiri,” terangnya. Adanya keputusan tersebut, menurut Yuri, untuk memudahkan komunikasi dalam penanganan virus corona. ”Arahan presiden demikan. Untuk mempermudah komunikasi, pemerintah daerah dapat dapat berkonsultasi dengan kementerian terkait dan satgas,” jelasnya. (tim/fin/ful)

Sumber: